Pemkab Merasa Masih Perlu Penambahan Kampung KB di Bangli

Pemkab Merasa Masih Perlu Penambahan Kampung KB di Bangli

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pemkab Bangli menilai keberadaan kampung KB masih perlu penambahan.

Ini lantaran masih banyak desa yang tergolong tertinggal, disamping kurangnya pemahaman maupun kepesertaan masyarakat dalam ber-KB.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P2KBP3A) Bangli, I Wayan Jimat menjelaskan, berdasarkan analisa pemerintah pusat alasan pembentukan kampung KB lantaran program KB capaiannya masih stagnan, juga capaian dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang masih rendah.

“Dalam hal ini masyarakat tidak saja harus ikut ber-KB, tetapi ada hal lain yang perlu dibangun dalam satu keluarga, untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Salah satunya adalah bagaimana keluarga dalam kegiatan bina keluarga balita, remaja, dan sebagainya. Jadi lebih ke peran orangtua kepada anaknya,” ujar Jimat, Rabu (4/3/2020).

• 8 Pasien dalam Pengawasan Virus Corona di Bali, Dinkes Rencana Pusatkan Observasi di Sanglah

• Ditinggal Sembahyang, Rumah Sang Ketut Dilalap Si Jago Merah

Dikatakan pula, sejatinya tidak ada suatu keharusan dalam satu keluarga memiliki anak maksimal dua orang.

Alasan dua anak lebih baik adalah bagaimana menciptakan keluarga yang ideal dan berkualitas jika dimulai dari dua anak.

“Kaitannya dengan instruksi pak gubernur, tidak ada masalah sebenarnya. Karena tujuan dari program KB adalah meningkatkan keluarga yang berkualitas dan keluarga yang sejahtera,” ucapnya didampingi Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, I Wayan Darsa.

Mantan Sekretaris Dinas Kesehatan itu menyebut, berdasarkan data terdapat 17 kampung KB di Bangli yang tersebar di empat kecamatan.

Seperti di Kecamatan Bangli yakni Desa Pengotan dan Kayubihi; Kecamatan Tembuku yakni Desa Peninjoan dan Jehem; serta Kecamatan Susut yakni di Desa Sulahan dan Desa Selat.

“Yang paling banyak di Kecamatan Kintamani dengan 11 desa. Antara lain Desa Songan A, Songan B, Kintamani, Pengejaran, Abuan, Abang Songan, Bayung Cerik, Belanga, Bonyoh, Mengani dan Kutuh,” sebutnya.

• PDIP Masih Berharap Hanura Tak Kabur, Gabung Koalisi di Pilkada 2020

• Hasil Seleksi CPNS Segera Diumumkan, Ini Daftar Gaji Pokok Yang Akan Diterima

Jimat menambahkan, pembentukan kampung KB adalah upaya dalam penghentasan kemiskinan.

Sebab dari salah satu kriteria yang ada, pembentukan kampung KB menyasar pada desa-desa tertinggal.

Pun demikian program yang dijalankan pada kampung KB tidak hanya dari Dinas P2KBP3A, melainkan terintegrasi dengan OPD lainnya.

Pihaknya tidak memungkiri masih perlu penambahan kampung KB di Bangli.

Meski demikian, Jimat mengaku masih perlu melakukan pendataan lebih lanjut untuk menentukan berapa banyak kampung KB yang akan dibentuk.

“Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Bangli sudah tidak ada desa tertinggal, yang ada adalah desa berkembang. Dari desa-desa berkembang inilah kami harus mengkompilasi capaian KB, maupun kriteria lainnya. Karena kampung KB ini adalah sebuah wadah mempercepat proses pembangunan di desa, dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat. Kalau fisiknya sudah terpenuhi, pemberdayaan masyarakatnya yang perlu dipenuhi,” tandasnya.

(*)