Dampak Virus Corona, Bupati Jembrana Akan Tunda Pembangunan yang Menggunakan Dana Dari PHR Badung

"Malah yang jadi tanggungjawab kami ini kan bagaimana warga kita yang kerja di sana. Kami sedang siapkan bagaimana menampung mereka ketika perusahaan tempat kerja merumahkan. Nah ini juga yang tadi kami bicarakan dalam penanganan Corona virus dengan Perbekel se-Jembrana," ucapnya.

Artha menambahkan, untuk penanganan Corona yang juga berdampak pada PHR, Perbekel se-Jembrana diminta untuk waspada.

Dan menginformasikan kewaspadaan kepada setiap kepala lingkungan adat dan dinas.

Mereka diminta untuk reaponsif terhadap orang baru dan lingkungan sekitar.

"Kita mau semua saling menjaga. Terutama informasi harus sampai ke masyarakat. Kepala Lingkungan adat dan dinas harus turun dan mewaspadai lingkungan sekitarnya," ucapnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Jembrana, Dewa Gede Kesuma Antaram mengakui, bahwa pembangunan daerah Jembrana memang sangat membutuhkan dana PHR Badung.

Dana PHR Badung itu cukup besar.

Sebab, dana PHR Jembrana saja hanya Rp 5 Miliar.

Itu berbanding 10 kali lipat antara dana bantuan dengan PHR yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jembrana.

Karena itu, saat ini pihaknya hanya ingin Badung tetap sesuai dengan komitmen awal atau sesuai dengan MoU sebelumnya.

"PAD kita 141 Miliar dari PHR itu cuma 5 Miliar. Dana PHR itu sangat penting, 10 kali lipat besarnya bantuan PHR Badung dari PHR kita," jelasnya.

Alokasi PHR Badung sendiri, digunakan Pemerintah dalam berbagai pembangunan di Jembrana.

Terutama pembangunan fisik.

Seperti halnya pembangunan jalan, jembatan dan pembangunan lainnya.

Oleh karena itu, ketika ada pemutusan atau Pempus menggedok, dampaknya luar biasa untuk Bumi Makepung.