PDIP Usulkan Pemecatan Dua Anggota DPRD Bali yang Diduga Selingkuh

Keputusan ini sendiri dilakukan usai pihaknya melakukan penyelidikan terkait dugaan perselingkuhan dua anggota dewannya tersebut

Penulis: Ragil Armando | Editor: Aloisius H Manggol
kolase siluet
Ketua DPD PDIP Bali, I Wayan Koster memimpin rapat usulan pemecatan dua anggota DPRD Bali, Minggu, (15/3/2020) Pukul 13.00 di Kantor DPD PDIP Bali. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - PDIP Bali mengusulkan pada DPP PDIP untuk memecat dua anggota DPRD Bali Fraksi PDIP.

Keputusan ini sendiri dilakukan usai pihaknya melakukan penyelidikan terkait dugaan perselingkuhan dua anggota dewannya tersebut.

Dua anggota dewan tersebut yakni Ketua Komisi III DPRD Bali berinisial IKD dari Dapil Gianyar dan Anggota Komisi IV DPRD Bali berinisial KDY dari Dapil Klungkung.

Pemecatan itu sendiri berdasarkan rapat tertutup dipimpin langsung oleh Ketua DPD PDIP, Wayan Koster yang dilakukan jajaran DPD PDIP Bali, Minggu, (15/3/2020) Pukul 13.00 di Kantor DPD PDIP Bali.

"Pada rapat itu mengambil beberapa kesimpulan akhirnya telah merusak citra partai dikarenakan kader yang tidak loyal, tidak disiplin, sehingga telah melanggar ketentuan partai," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali yang juga didapuk sebagai Juru Bicara Partai dalam kasus ini, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat ke DPP PDIP terkait pemecatan tersebut.

Bahkan, pihaknya juga telah mengusulkan ke DPP PDIP untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi keduanya.

"DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali menyampaikan usul saudara IKD dan saudara KDY dipecat dari keanggotaan Partai dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi yang bersangkutan," katanya didampingi oleh jajaran DPD PDIP lainnya.

Sembari menunggu proses turunnya surat pemecatan dari DPP PDIP.

Dewa Jack menegaskan bahwa keduanya dilarang untuk mengikuti kegiatan partai dan kegiatan di lembaga DPRD Bali terhitung sejak Senin, 16 Maret 2020.

"Selama menunggu proses pemecatan, kedua kader tersebut dilarang untuk mengikuti kegiatan partai dan kegiatan di Lembaga DPRD Provinsi Bali, terhitung sejak hari senin, tanggal 16 Maret 2020," tegasnya.

Bahkan, IKD yang di partai menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Bidang Komunikasi Politik ini juga diberhentikan jabatannya sebagai Ketua Komisi III DPRD Bali.

Pihaknya mengatakan bahwa pemberhentian tersebut merupakan kewenangan dari DPD PDIP Bali sebagai induk partai.

"Dan, Saudara IKD diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali. Pemberhentian saudara IKD sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali tersebut merupakan kewenangan langsung dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali selaku pimpinan partai di daerah," jelasnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved