Dishub Bangli Kekurangan Puluhan Pegawai

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Kebutuhan pegawai di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ternyata masih terjadi walaupun telah dilakukan mutasi.

Satu diantaranya  Dinas Perhubungan Bangli.

Kekurangan pegawai bahkan mencapai hingga 20 orang.

Kepala Dinas Perhubungan Bangli, I Gede Redika, tidak memungkiri ihwal kekurangan pegawai tersebut.

• BREAKING NEWS! Vanessa Angel dan Suaminya Ditangkap Polisi, Terjerat Kasus Ini

• Pemprov Bali Bakal Larang Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan Dimanfaatkan Jadi Daerah Tujuan Wisata

• Ogoh-Ogoh Subrada Larung Habiskan 25 Kg Kerupuk Udang untuk Bagian Ini

Secara umum, kekurangan terjadi di tenaga teknis hingga tenaga administrasi umum.

Untuk tenaga teknis, sebutnya, antara lain berupa tenaga menejemen dan rekayasa lalulintas, perencanaan transportasi dan publik transport, staf pengawasan lalu lintas, staf jaringan listrik, serta staf untuk pengujuan kendaraan bermotor.

Sedangkan untuk tenaga administrasi umum diperlukan tenaga akutansi.

Redika mengatakan, normalnya jumlah pegawai di Dinas Perhubungan mencapai 80 orang.

Meski demikian, 20 pegawai di Dishub ikut dimutasi beberapa waktu lalu.

Sebab itu Redika tidak memungkiri pihaknya saat ini sangat kekurangan pegawai.

“Seperti bagian penertiban lalu lintas, disana tenaganya ada 15 orang. Diantaranya empat orang pejabat, dan 11 orang staf. Sedangkan enam orang diantaranya kerap digunakan untuk pengawalan pimpinan daerah, sehingga tinggal sisa lima orang,” ucapnya ketika ditemui di Bangli, Bali, belum lama ini.

“Lima orang inilah yang kami upayakan secara maksimal, salah satunya ketika ada kegiatan upacara keagamaan,” lanjutnya.

Menurut Redika idealnya untuk tugas pengawasan mencapai satu pleton, atau sebanyak 20 orang.

Dengan kekurangan tersebut Ia mengaku sudah melapor kepada Badan Kepegawaian Daerah.

Hanya saja aturan untuk memutasi pegawai terbentur dengan aturan diatasnya, mengingat saat ini masuk dalam musim Pilkada.

“Dengan momen pilkada ini selain tidak bisa memutasi, juga tidak bisa mengangkat PTT. Karenanya kekurangan pegawai tidak hanya terjadi di Dinas Perhubungan, namun juga OPD lain,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha mengaku telah menyarankan pada Dishub terkait kekurangan tenaga itu.

Selanjutnya pihak dewan akan menundang BKD Bangli untuk meminta klarifikasi.

“Kami melihat tenaga di Bangli ini masih banyak, tapi kami melihat tenaga di salah satu OPD ini penyebarannya tidak merata. Ada salah satu OPD yang overload, dan ada OPD yang kekurangan,” ungkapnya.

Satria Yudha menambahkan pada rapat kerja bersama BKD beberapa waktu lalu, pihaknya sudah sempat meminta data pegawai pada sekretaris BKD.

Tujuannya untuk menyebar pegawai tersebut ke OPD yang masih kekurangan, sehingga kinerja masing-masing pegawai bisa lebih optimal.

“Kenapa saya bilang optimalkan, karena satu sisi kami telah perjuangkan nasib mereka melalui kenaikan nafkah walaupun tidak seberapa. Sehingga harus diimbangi dengan kinerja. Memang mereka bekerja, hanya saja kurang optimal,” katanya.

Ia mengatakan, kedepan pihaknya akan kembali menggelar rapat dengan BKD, berikut dengan seluruh OPD.

Tujuannya untuk mensingkronkan antara data riil dan realita mana saja OPD yang masih kekurangan serta mana OPD yang overload.

“Dengan demikian diharapkan penyebarannya pegawai tidak tetap (PTT) merata, sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD. Sebab tidak mungkin kami melakukan pengangkatan karena berkaitan dengan aturan,” ujarnya. (*)