Pemerintah Diminta Alihkan Dana Pilkada dan Pemindahan Ibu Kota untuk Tangani Corona

TRIBUN-BALI.COM – Untuk menanggulangi wabah Covid-19, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Cirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Widdi Aswindi mengapresiasi upaya pemerintah pusat dalam penanganan wabah corona (Covid-19) dengan memberikan stimulus kepada masyarakat.

Namun pihaknya mengingatkan, pemerintah harus lebih cepat dan tanggap dalam menekan penyebaran corona.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran Rp 405,1 triliun dalam APBN 2020. Sebagai konsekuensinya, defisit APBN semakin melebar melampaui 3% produk domestik bruto (PDB).

• Inilah Daftar Leasing yang Liburkan Cicilan Kredit Kendaraan karena Corona

• Monitor Pembatasan Jam Operasional, Satpol PP Denpasar : Coba Melanggar, Kami Bubarkan

• Trisno Nugoho : Sinergi Kebijakan Kunci Sukses Perkuat Ketahanan Ekonomi Indonesia

PAN memberikan beberapa catatan mendasar, terutama pemerintah perlu berhati-hati dalam penerapan kebijakan defisit anggaran hingga 5% PDB. "Terutama karena defisit ini akan mengakibatkan utang baru sekitar Rp 830 triliun per tahun selama tiga tahun anggaran (2020-2022)," ungkap Widdi dalam pernyataan resmi yang diterima KONTAN, Kamis (2/4/2020).

Dalam menggunakan tambahan anggaran, PAN mengingatkan agar pemerintah mengedepankan efiensi sehingga defisit dijaga sebisa mungkin tidak mencapai 5% dan memperhatikan upaya-upaya serius untuk menjadikan bujet pemerintah sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi.

Dalam menangani wabah Covid-19, kata Widdi, sebelum menggunakan asumsi pemakaian defisit anggaran, pemerintah perlu mengoptimalkan dan merelokasi pos-pos anggaran antara lain pos anggaran pilkada 2020, pos dana desa, pos dana ibukota baru serta pos dana infrastruktur yang tidak mendesak.

Dana-dana tersebut bisa langsung digunakan dalam penanganan bantuan rakyat yang terdampak dari adanya pembatasan sosial yang berlaku. "Sifat alokasinya jangan rumit dan gampang dipahami oleh rakyat. Institusi pelaksananya harus pro aktif dan cepat dalam melakukan respons, serta adanya hotline yang mudah diakses dan tanggap dalam menyikapi persoalan," ungkap Widdi.

Catatan penting lainnya, semua upaya pemerintah saat ini harus disertai semangat transparansi, agar semua pihak dapat membantu baik langsung maupun tidak langsung. "Sebab kami meyakini dampak susulan ekonomi terhadap ekonomi RI tidak akan sebentar," tutur dia.

Kunci utama yang sangat penting dalam menangani wabah corona adalah upaya preventif. Pemerintah harus memastikan dan mengeksekusi langkah-langkah strategis agar pandemi Covid-19 tidak semakin meluas.

Apabila wabah kian meluas, maka dampak pada ekonomi semakin masif.

"Kini rupiah sudah anjlok, banyak barang-barang yang langka. Semakin lama pandemi, otomatis ekonomi akan makin mandek," kata Widdi.

Namun pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri dan banyak keterbatasan. Oleh karena itu, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah adalah mutlak. Sebab, pemda paling dekat dengan problem yang sedang dihadapi saat ini.

"Berembuk dan bersatulah. Pemda juga punya APBD yang bisa turut difokuskan untuk penanganan corona," ungkap dia.

Peran masyarakat sipil juga tak kalah penting. Saat ini, gerakan relawan sudah luar biasa dan perlu dioptimalkan.

PAN telah memberikan instruksi untuk mendukung stimulus ini kepada seluruh anggota fraksi PAN yang ada di DPR/DPRD, agar bersama-sama pemerintah pusat dan daerah mengupayakan jalan terbaik bagi rakyat dalam menghadapi wabah corona. (*)