Dalam Rakor Covid-19, Pangdam IX/Udayana Sebut Kewaspadaan Masyarakat Bali Masih Rendah

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P menghadiri rapat koordinasi di Ruang Rapat Balai Gajah Jaya Sabha, Rumah Dinas Gubernur Bali, pada Kamis (9/4/2020).

Rakor yang diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali dimaksudkan untuk mengambil langkah terobosan penanganan dan pencegahan serta memutus rantai penyebaran Virus Corona Disease atau Covid-19.

Pada kesempatan itu, Pangdam IX/Udayana mengatakan bahwa tingkat kewaspadaan masyarakat Bali terkait Covid-19 dinilai masih rendah.

"Perlu dilaksanakannya kampanye-kampanye yang bersifat edukatif secara berkesinambungan terhadap masyarakat di daerah," ucapnya.

• Pastikan Produksi & Pola Tanam Terjaga Saat Social Distancing, Suwirta Cek Ketersediaan Beras Lokal

• Takut Dibawa ke Kantor Polisi Setelah Curi Kotak Amal, Pria Ini Mengaku ODP

• Banting Setir Produk Jahitan, Dalam Sepekan Anggaryasih Dapat Pesanan 2.000 Masker

Hal itu sejalan dengan kebijakan Gubernur Bali tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona.

Ia menuturkan dalam kegiatan-kegiatan upacara keagamaan di Bali masih dilaksanakan dengan dihadiri lebih dari 20 orang.

"Bahkan mengabaikan anjuran pemerintah untuk menggunakan masker dan menjaga jarak," ucap dia.

Sehingga, hal ini perlu menjadi atensi untuk lebih giat lagi menyadarkan masyarakat akan betapa bahayanya Covid-19.

Selain itu, lanjut Pangdam pembatasan jam operasional pasar tradisional masih banyak dilanggar, termasuk juga pendataan orang-orang yang menjadi pekerja imigran dari luar negeri maupun luar daerah Bali.

• Citilink Jadikan Cargo dan Charter sebagai Lini Penunjang Bisnis  

• Update Virus Corona di Tabanan - Bertambah Seorang WNI Positif Covid-19 di Tabanan

• Satu PDP Covid-19 Meninggal Dunia di Banyuwangi

"Jangan hanya sebatas diperiksa identitas KTP saja, namun harus secara intensif diawasi dan dipastikan tempat tinggalnya, karena terkadang di KTP beralamatkan di A namun kenyataannya tinggal di tempat B," tuturnya.

Adapun dalam kegiatan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., dan diikuti Wakil Gubernur Bali Prof. Dr. lr. Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si, , Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose, Kajati Bali ldianto, SH., MH., dan Sekda Prov. Bali Drs. Dewa Made Indra, M.Si., serta dihadiri Para Pejabat Pemerintah Prov. Bali lainnya. (*)