Ketua DPRD Tabanan Minta Pergeseran Anggaran: Yang bisa Dipangkas, Agar Dipangkas Saja

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga secara intens melakukan rapat dengan video teleconference bersama jajaran DPRD Tabanan maupun Pemerintah Tabanan.

Namun DPRD Tabanan menekankan agar pemerintah mengevaluasi segala kegiatan upaya pencegahan yang sudah dilaksanakan selama ini.

Sebab masih ditemukan sejumlah tempat misalnya pasar yang masih belum dilengkapi alat sanitasi.

Selain itu, Dirga juga meminta kepada pemerintah untuk menggeser anggaran yang bisa diperuntukan untuk penanganan Covid-19 minimal APD untuk masyarakat. 

• Tipu Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri Hingga Alami Kerugian Rp 30 Juta, Terdakwa Endang Diadili

• Update Virus Corona di Tabanan - Satu Pasien Lagi Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Tabanan

"Jadi kami mohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dijalankan. Semua sudah berjalan dengan baik namun masih belum maksimal," kata Dirga, Jumat (10/4/2020).

Kita contohkan di pasar, kata dia, belum semua warga yang bertransaksi di pasar menggunakan masker.

Kemudian juga pada pintu masuk ke areal pasar alat sanitasinya masih belum maksimal. 

"Sehingga mari kita bersama sama untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, dan yang belum maksimal mari kita maksimalkan," sarannya. 

Mantan Ketua Komisi IV DPRD Tabanan melanjutkan, kemudian ia juga menyinggung soal persiapan pemerintah untuk penanganan warga yang datang dari luar Tabanan misalnya yang bekerja di luar negeri.

Dia mengharapkan agar pemerintah tanggap dan memiliki rencana menyediakan sebuah tempat untuk karantina semua warga tersebut.

Sehingga tidak hanya mengisolasi secara mandiri. 

"Kalau bisa nanti ditempatkan di suatu tempat sehingga kita gampang mengawasinya. Karena kita tidak mengetahui untuk warga yang berstatus OTG terjangkit virus tersebut atau tidak. Dan ketika nantinya sudah disediakan tempat, mari kita jaga dan melakukan pengawasan bersama (Forkompinda)," pintanya. 

Dirga juga menyampaikan mengenai anggaran yang digelontor untuk penanganan Covid-19 Tabanan ini bisa disesuaikan.

Artinya jika ada anggaran yang bisa dipangkas, agar dipangkas dulu untuk penanganan dengan catatan tidak menyalahi aturan yang ada. 

"Kalau ada anggaran yang bisa dipangkas, dipangkas saja untuk penanganan covid-19 ini asal tidak menyalahi aturan. Sehingga nantinya kita bisa mengadakan atau membeli bahkan memproduksi APD minimal masker untuk masyarakat dengan anggaran yang ada," tandasnya. 

Sementara itu, Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti mengatakan bahwa Desa merupakan Garda terdepan dalam rangka penanggulangan krisis yang disebabkan oleh corona virus desesase 2019 (covid-19), khususnya di Kabupaten Tabanan.

Menurutnya, Desa merupakan garda terdepan karena hanya desa yang paham dengan kondisi yang terjadi pada warganya.

Karena itu, dalam berperang melawan wabah ini, Bupati Eka meminta kepada seluruh aparat Desa, baik Kepala Desa maupun pihak lainnya yang terlibat dalam struktur organisasinya agar selalu kritis dan tanggap terhadap kejadian yang menimpa warganya.

"Kami sebagai pemerintah tidak bisa menjalankan tugas dengan maksimal tanpa bantuan dan peran serta dari aparat Desa. Karena Desa memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan dampak akibat wabah covid-19 ini," ungkap Bupati. 

Disinggung mengenai penyedianaan tempat karantina untuk warga yang baru datang dari luar negeri, Eka Wiryastuti menyatakan untuk sementara tak ada penyiapan seperti itu (karantina). Sebab sudah dipusatkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. 

"Tidak ada penyiapan seperti itu, karena dipusatkan di provinsi. Dan apabila hasilnya negatif, mereka (datang dari luar negeri) harus isolasi mandiri dan tetap menjadi ODP.

Kemudian Satgas Covid-19 Kabupaten dan Desa akan tetap melakukan pengawasan dan pengecekan ketika sudah melewati masa karantina tersebut," tandasnya.(*)