Kebijakan Pemberian Insentif Bagi Karyawan yang Kena PHK di Badung Belum Final

kebijakan yang sudah dikeluarkan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta itu masih dalam tahap pembahasan.

Dok
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Ida Bagus Oka Dirga. 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Kebijakan pemerintah Kabupaten Badung dalam memberikan insentif terhadap masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Covid-19 ternyata belum final.

Bahkan kabarnya, kebijakan yang sudah dikeluarkan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta itu masih dalam tahap pembahasan.

Terkait, insentif yang diberikan pun masih menjadi tanda tanya di masyarakat.

Apa insentif yang diberikan itu berupa kebutuhan pokok atau uang tunai secara langsung.

DPRD Bali Rekomendasikan Hotel BUMN & Melati Jadi Tempat Karantina PMI yang Pulang dari Luar Negeri

Tahun Ini THR Hanya Diberikan Kepada ASN Eselon III ke Bawah, Pejabat Negara Tak Dapat

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) Ida Bagus Oka Dirga saat dikonfirmasi terkait kebijakan pemerintah Insentif untuk korban PHK, enggan membeberkan masalah tersebut.

Pihaknya mengatakan kebijakan bupati itu kini masih dibahas.

“Ini (kebijakan –red) masih dikaji,” ucap Oka Dirga, Selasa (14/4/2020)

Saat ditanya insentif seperti apa yang akan diberikan, apakah berupa uang tunai atau sembako. Lagi-lagi mantan Kabag Umum Setda Badung itu mengaku masih dikaji.

 “Ampura (maaf) masih dikaji,” katanya lagi.

Disinggung mengenai update data PHK dan Karyawan dirumahkan di kbupaten Badung, pihaknya mengaku masih sama seperti data (13/4/2020).

Halaman
123
Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved