Breaking News:

Disdikpora Bali Masih Data Penerima Bantuan Biaya SPP untuk Siswa Sekolah Swasta

Adapun anggaran yang disediakan itu masuk dalam skema kebijakan penanganan dampak virus korona terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial

Penulis: Ni Kadek Rika Riyanti | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ni Kadek Rika Riyanti
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali KN Boy Jayawibawa. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Ni Kadek Rika Riyanti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster, menganggarkan sebanyak Rp 756 miliar yang ditujukan untuk membiayai percepatan penanganan wabah korona di wilayah Bali.

Adapun anggaran yang disediakan itu masuk dalam skema kebijakan penanganan dampak virus korona terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Selain itu, dana tersebut juga akan disalurkan kepada SD, SMP, SMA/SMK/SLB swasta.

Hal tersebut disampaikan Koster di rumah jabatannya, Kamis (23/4/2020).

TP PKK Provinsi Bali Siapkan 125 Ton Beras, Akan Dibagikan ke Masyarakat yang Sangat Membutuhkan

80 Paket Sembako Bantuan Donatur Diserahkan ke Warga Klungkung

Jumlah Penumpang di Terminal Mengwi Turun Drastis Akibat Larangan Mudik

“Bantuan biaya pendidikan kepada siswa SD, SMP, SMA/SMK/SLB pada satuan pendidikan swasta, yang orang tuanya terkena dampak Covid-19 dengan mengganti biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP),” terang Koster.

Ini merupakan bagian dari skema kebijakan penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Di sisi lain, kebijakan itu diapresiasi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, IKN Boy Jayawibawa ketika dimintai keterangan, Jumat (24/4/2020).

Pihaknya menyampaikan siap untuk menindaklanjuti kebijakan yang telah dibuat pemerintah provinsi.

“Kami siap menindaklanjuti kebijakan bapak Gubernur Bali,” tegasnya.

Lebih jauh, Boy mengatakan pihaknya telah mengantongi data sekolah dan kriteria yang mendapat bantuan untuk kemudian menindaklanjuti kebijakan tersebut yang diperoleh dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Sementara itu, pihaknya belum dapat menunjukkan data valid, mengingat jumlah penerima bantuan, besaran bantuan, syarat penerima, dan mekanisme realisasi bantuan serta pertanggungjawaban sedang disempurnakan.

Dalam proses mendata siswa yang berhak menerima bantuan itu, Boy menerangkan, pihaknya menggunakan sistem Dapodik yang memuat informasi berkaitan pekerjaan orang tua siswa bersangkutan.

Melalui data ini, Boy berharap bantuan akan diberikan tepat sasaran, oleh karenanya pihaknya berupaya untuk mendapatkan data yang valid.(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved