Akses Jalan Ditutup GWK, Puluhan Warga Mengadu ke DPRD Bali, Ketua PHRI Cok Ace: Berilah Ruang

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali sekaligus Tokoh Pariwisata Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace memberikan tanggapannya terkait akses jalan pemukiman warga yang ditutup tembok Garuda Wisnu Kencana (GWK). 

Ketika ditemui di Festival Budaya Maritim Bali Pelindo Benoa, Minggu 28 September 2025, Cok Ace berharap dengan kejadian tersebut tak ada karang empet (rumah warga yang tak memiliki akses keluar masuk) di Bali. 

“Mudah-mudahan ada solusi. Saya tidak tahu bagaimana status jalan itu ada yang mengatakan itu jalan negara dan lain sebagainya. Silakanlah biar ada jalan baik kita biasa rukun di sini,” kata Cok Ace. 

Lebih lanjutnya ia mengatakan, jika memang jalan tersebut adalah milik negara agar diberikan kembali ke masyarakat. 

Baca juga: Negara Lain ‘Goreng’ Isu Bali Banjir, PHRI Karangasem Bali Harap Ada Solusi Jaga Citra Pariwisata

“Kalau itu memang tanah negara atau jalan negara ya berilah ruang yang lebih luas kepada masyarakat kita, agar mereka bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan tenang yang jelas berilah ruang-ruang kepada masyarakat kita juga andai kata itu milik negara ini ya bukan milik perorangan,” paparnya. 

Sebelumnya, puluhan warga Banjar Adat Giri Dharma Desa Adat Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung adukan penutupan akses jalan beberapa rumah warga yang diduga dilakukan oleh pihak manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) ke DPRD Bali, Senin 22 September 2025. 

Puluhan warga datang langsung dengan Bendesa Adat Ungasan yang juga Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa. 

Kedatangan puluhan warga langsung diterima langsung oleh Komisi I DPRD Bali dan juga Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra. 

Salah satu warga adat Banjar Giri Dharma, I Wayan Sugita Putra menceritakan bahwa jalan yang sering dilalui warga dan sering dijadikan bermain layang-layang tak lagi bisa diakses. Pasalnya, akses jalan mereka ditutup sejak setahun lalu. 

“Pihak manajemen GWK telah berjanji sejak September 2024 lalu akan segera membuka akses jalan warga yang ditutup tersebut. Namun, hingga kini janji tersebut belum terealisasi,” kata Sugita Putra. (sar)

Akses Masyarakat Tak Boleh Ditutup

Sementara Bendesa Adat Ungasan, I Wayan Disel Astawa mengatakan bahwa dalam aturan akses masyarakat tidak boleh ditutup. Baik oleh perusahaan, swasta maupun pemerintah daerah. 

Justru perusahaan atau swasta maupun pemerintah daerah wajib hukumnya untuk menyediakan akses jalan kepada warga masyarakat.

"Kebetulan menantu saya tempat tinggalnya di situ, susah sekali menerima jalan. Kalau upacara-upacara nganten kami ibaratnya kalau dibilang maju, mundur. Kalau dibilang mundur, tetapi ada di balik gemerlap GWK. Tetapi masyarakat masih memikul banten berjalan kaki ke pinggir jalan karena akses jalan mereka ditutup," kata Disel. (sar)

Kumpulan Artikel Bali