Buntut Perbudakan ABK, Bareskrim Polri Bidik Perusahaan yang Berangkatkan ABK

Buntut Perbudakan ABK, Bareskrim Polri Bidik Perusahaan yang Berangkatkan ABK

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – Kasus anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal Long Xin telah memasuki proses penyelidikan Bareskrim Polri.

Hal tersebut disampaikan oleh direktur perlindungan warga negara Indonesia (Direktur PWNI) Kementerian luar negeri RI (Kemlu RI), Judha Nugraha dalam konferensi pers daring, Rabu (13/5/2020).

“Terkait proses yang ada di dalam negeri. Jadi 14 ABK kita saat ini sedang dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri,” ujar Judha.

• ABK WNI Dibuang ke Laut Setelah Dieksploitasi, Ada Surat Pernyataan Tak Akan Menuntut

• Mayat WNI ABK Dibuang ke Laut, Ini Kata Pakar Hukum Internasional

• Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Jelas Ini Memberatkan Masyarakat!

Direkur PWNI itu mengatakan, hasil dari proses penyelidikan tersebut akan digunakan untuk proses penegakan hukum.

Baik itu penegakan hukum dalam negeri yaitu yang sesuai peraturan undang-undang yang ada di Indonesia, maupun yang dikerjasamakan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Jubir Kemlu RI, Teuku Faizasyah sebelumnya juga mengatakan Tiongkok turut berkomitmen untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran HAM ABK WNI di kapal Long Xin 629.

Faizasyah menyampaikan, pihak Tiongkok sangat terbuka untuk mendapatkan informasi lanjutan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Indonesia.

“Jadi dengan demikian data-data yang nanti akan kita sampaikan bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait di Tiongkok sendiri,” ujar Jubir Kemlu RI.

Incar Agen

Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri bekerja cepat menyelidiki dugaan TPPO pada 14 ABK Long Xing 629.

Setelah memeriksa 14 ABK pada Minggu (10/5) dan memeriksa para saksi termasuk menyita barang bukti, dalam hitungan hari penyidik langsung melakukan gelar perkara.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Fredy Sambo menyatakan, pihaknya kini mengincar perusahaan yang memberangkatkan 14 ABK itu ke Busan, Korea Selatan dan bekerja di empat kapal ikan berbendera China.

"Perusahaan yang memberangkatkan akan kami undang. Bagaimana proses pemberangkatan apa sudah benar sesuai prosedur atau malah unprosedural," tuturnya saat dikonfirmasi, Rabu (13/5/2020).

Jenderal bintang satu ini melanjutkan, jika perusahaan yang memberangkatkan ternyata tidak memiliki izin, tentu saja bisa dipidana.

"Kalau ternyata keberangkatan mereka tanpa izin, perusahaan yang memberangkatkan tidak ada izin, sudah pasti kena TPPO. Makanya harus benar-benar dapat dulu unsur pemberangkatan unproseduralnya," tambah Fredy Sambo.