Walhi & Frontier Protes Soal Dokumen Amdal RKL-RPL Pembangunan Perumahan Elit & Kawasan Vasaka Bali

Nota protes tersebut disampaikan dalam pembahasan dokumen AMDAL RKL-RPL yang diterima oleh Kepala DKLH Provinsi Bali, I Made Teja, Selasa (19/5/2020)

Dokumentasi Walhi Bali
Direktur Eksekutif Walhi Bali, I Made Juli Untung Pratama menyampaikan nota protes kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali mengenai dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) proyek perumahan dan area komersial Vasaka Bali. Nota protes tersebut diterima oleh Kepala DKLH Bali, I Made Teja 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Wahli) dan Gerakan Mahasiswa Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier) Bali menyampaikan protes kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali.

Protes tersebut berkitan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) proyek perumahan dan area komersial Vasaka Bali.

Nota protes tersebut disampaikan dalam pembahasan dokumen AMDAL RKL-RPL yang diterima oleh Kepala DKLH Provinsi Bali, I Made Teja, Selasa (19/5/2020).

Direktur Eksekutif Walhi Bali, I Made Juli Untung Pratama mengatakan, kriteria kelayakan daya dukung kebutuhan air yang diuraikan dalam AMDAL proyek perumahan dan area komersial Vasaka Bali berbeda dengan laporan akhir Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang dikeluarkan oleh DKLH tahun 2018.

Gelandang Bali United Nouri Masih Berada di Swedia,Tak Bisa Balik ke Bali Karena Kendala penerbangan

Tak Terima THR Karena Prioritas untuk Penanggulangan Covid-19, Begini Tanggapan Anggota DPRD Bali

PT TASPEN Denpasar Peduli Covid-19 Serahkan Ratusan Paket Bantuan Melalui Posko BPBD Bali

Dalam AMDAL dinyatakan bahwa daya dukung kebutuhan air untuk proyek perumahan tersebut belum terlampaui.

Namun, hal tersebut berbeda dengan kajian RPPLH DKLH Bali yang menyebutkan bahwa beberapa wilayah di Bali mengalami bencana kekeringan, seperti Denpasar, Badung, Gianyar, Bangli, Karangasem, dan Buleleng.

 "Dalam kajian RPPLH tersebut juga disampaikan bahwa kebutuhan air masyarakat Bali secara keseluruhan belum terpenuhi serta meningkatnya industri pariwisata berpengaruh pada kepentingan air untuk kepentingan rakyat," jelasnya.

 Disisi lain, Untung Pratama juga menyampaikan bahwa saat ini Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) di Bali belum mencapai ketentuan standar minimal yakni sebesar 30 persen.

Namun, AMDAL proyek perumahan dan area komersial Vasaka Bali, tidak ada sedikitpun membahas tentang RTHK sebagai salah satu indikator pemenuhan kriteria kelayakan.

 Atas berbedanya informasi terkait dengan daya dukung kebutuhan air serta diabaikannya data daya dukung RTHK sebagai pemenuhan kriteria kelayakan, Untung Pratama menegaskan bahwa penysunan AMDAL perumahan dan area komersial Vasaka Bali tidak objektif.

“Data-data yang ada pada dokumen AMDAL tersebut adalah informasi yang tidak akurat, salah, serta menyesatkan," tegasnya.

Oleh karena itu, Untung Pratama meminta kepada Kepala DKLH I Made Teja untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster untuk memerintahkan pemrakarsa supaya menghentikan seluruh aktivitas pembangunan perumahan dan area komersial Vasaka Bali serta menghentikan pembahasan rencana tersebut.

 Sementara itu, Tim penyusun AMDAL RPL-RKL, I Made Sudarma, menyampaikan bahwa RTH di Bali, khususnya Kota Denpasar masih lebih kecil dari ketentuan yang ada. Hal itu sama dengan indeks tutupan hutan yang saat ini yang masih kurang dari ketentuan minimal.

Gempa Pangandaran Hari Ini, Terasa di Ciamis, Tasik, hingga Sukabumi, Penjelasan Lengkap BMKG

Hanya 60 Jam Bebas Ditangkap Lagi, Bahar: Saya Merokok Dulu Sebatang

Manajemen Klub PB Djarum Siapkan Hall of Fame untuk Tontowi Ahmad

“Ruang terbuka hijau kita, baik Bali apalagi Denpasar, masih lebih kecil dari ketentuan yang ada. Sama seperti indeks tutupan hutan untuk Bali, baru 21 persen dari persyaratan 30 persen," jelasnya. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved