Dalam Situasi Pandemi Covid-19, DPRD Denpasar Tetap Bahas Ranperda Penyertaan Modal di PT Jamkrida

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Pansus X DPRD Kota Denpasar mulai membahas soal penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah (PT Jamkrida) Bali Mandara Provinsi Bali.

Pembahasan ranperda ini dilakukan secara virtual mengingat masih dalam kondisi darurat Covid-19.

Pada rapat kali ini, dipimpin Ketua Pansus X Nyoman Gede Sumara Putra dimana sebagian anggotanya mengikuti sidang ini secara virtual.

Pansus akhirnya menyepakati membahas ranperda ini, mesti penyertaan modalnya tidak dilakukan pada tahun ini.

• Kim Jong Un Muncul, Pasukan Bersenjata Strategis Korea Utara Siaga Tinggi, Perang Nuklir

• Akibat Tabung Gas Bocor, Warung Ayam Kremes di Renon Terbakar

• Ramalan Zodiak 27 Mei 2020, Masalah Membuat Mood Scorpio Buruk, Suasana Hati Cancer Naik Turun

Perda ini sebagai payung hukum ketika Pemkot Denpasar akan melakukan penyertaan modal kembali ke PT Jamkrida Bali Mandara.

Karena selama ini Pemkot Denpasar juga sudah melakukan itu.

Dalam pembahasan perdana itu, masih dibahas secara intens tentang pasal per pasal.

Ini untuk mencari masukan ketika nanti akan rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif serta PT Jamkrida.

Sementara itu, salah seorang anggota Pansus X, A.A.Gede Mahendra mengusulkan akan besaran nominal penyertaan modal tersebut dipertanyakan dulu.

"Besaran nominal penyertaan modal tersebut berapa? Apakah penyertaan modal ini tidak menganggu penanganan Covid 19 di Denpasar?" katanya.

Sebelumnya pada saat pembentukan Pansus, Fraksi Demokrat melalui ketuanya, AAG Putra Ariewangsa dan Sekretarisnya, I Made Sukarmana, menyatakan menarik diri dari keanggotaan Pansus IX dan X.

Hal ini dikarenakan masih dalam situasi Covid-19.

 "Melihat situasi dan kondisi saat ini, yang mana permasalahan akibat dari efek pandemi Covid-19 belum tuntas dan sangat memukul perekonomian masyarakat, termasuk warga Kota Denpasar. Serta banyaknya imbauan pemerintah terkait pembatasan yang mengatur ruang gerak masyarakat dalam hal beraktivitas maupun mencari nafkah untuk tetap bisa melakukan social distancing. Di sisi lain belum meratanya pembagian sembako maupun pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih banyak menuai keluhan masyarakat. Maka dari itu, kami Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar pembahasan hal-hal yang tak urgen ditunda," kata Ariewangsa melalui video teleconference. (*)