Diusulkan Diganti, 52 Kuota BST Covid-19 di Bangli Belum Bisa Direalisasikan

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Puluhan Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 di Bangli tak mampu terealisasikan.

Banyak faktor yang menyebabkan bantuan uang tunai dari Kemensos ini tidak bisa tersalurkan, salah satunya lantaran penerima bantuan telah meninggal.

Kepala Dinas Sosial Bangli, I Wayan Karmawan saat dikonfirmasi Kamis (28/5/2020) menyebut, jumlah total penerima BST di Bangli tercatat sebanyak 9659 orang.

Meski demikian, dari jumlah tersebut hanya mampu direalisasikan sebanyak 9607.

"Artinya tidak terealisasi sebanyak 52 orang," ucapnya.

Karmawan mengatakan penerima BST merupakan masyarakat yang masuk kategori KK miskin.

Selain itu juga tidak menerima bantuan apapun, baik Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

• Satpol PP Badung Kembali Bubarkan Bule Berulah yang Menggelar Pesta di Sebuah Villa di Pererenan

• Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Jawa Timur Jadi Perhatian Khusus Presiden Jokowi

• Gelar Pilkada Ditengah Covid-19, KPU Usulkan Alat Coblos Mirip Tusuk Gigi & Tinta Tetes Atau Semprot

Mantan Kalaksa BPBD Bangli itu menyebut, total besaran BST Covid yakni Rp 1,8 juta.

Seluruhnya dibagikan pada bulan April, Mei, dan Juni dengan masing-masing Rp 600 ribu.

"Hingga kini sudah dicairkan pada bulan April dan Mei. Masyarakat mengambil langsung ke kantor pos berupa uang tunai, sehingga tidak ada potongan biaya administrasi," katanya.

Di lain sisi, pihaknya tak memungkiri adanya sejumlah faktor kendala penyaluran bantuan.

Baikpenerima telah telah meninggal dunia, ataupun telah pindah dari desa tersebut.

Dengan jumlah kuota yang tersisa sebanyak 52 orang, Karmawan mengaku tetap berupaya mengusulkan pada Kemensos untuk dilakukan penggantian penerima BST.

• Bisnis Maskapai Penerbangan Dihantam Virus Corona, 873 Karyawan Air Asia Indonesia Dirumahkan

• Kematian Akibat Covid-19 di AS Capai 100 Ribu, Donald Trump Berencana Bawa Perusahaan Obat dari Luar

• Tempat Terlarang Paling Sulit Dikunjungi di Dunia, Salah Satunya Pulau Lokasi Pemakaman Korban Wabah

"Sudah dua atau tiga hari lalu kami usulkan untuk penggantian penerima. Termasuk juga mengusulkan nama-nama pengganti dari desa. Sebab berdasarkan hasil musyawarah desa (musdes), terdapat sejumlah masyarakat yang dianggap telah mampu. Sehingga bantuan tersebut di-pending oleh desa. Mengenai prosesnya kami masih menunggu jawaban dari pihak Kementerian," ungkapnya.

Pihaknya berharap bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini bisa membantu masyarakat miskin.

Sekalipun ada permasalahan ketidaktepatan data, Karmawan menyebut hal ini terjadi lantaran data KK miskin yang ada di masing-masing desa merupakan data lama.

"Maka dari itu kami berharap agar dari pihak desa secara proaktif melaporkan pada kita, jika ditemukan masyarakat yang telah mampu namun masih muncul sebagai penerima BST. Sehingga bisa segera dicarikan penggantinya," ucapnya.

• UPDATE Covid-19: Wacana New Normal dan Kasus Positif di Indonesia 23.851 Kasus

• Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Bagi-bagi masker di Pasar Sanglah & Pos PKM Pesanggaran

Di samping itu, Karmawan menegaskan pihaknya tetap akan melakukan perbaikan DTKS melalui musdes/muskel.

Data perbaikan juga akan diinput oleh pihak desa, melalui operator di masing-masing desa. "Sesuai aturannya perbaikan data itu ada dua.

Bisa dilakukan setahun sekali, ataupun dalam situasi tertentu. Misalnya desa menganggap perlu dilakukan perbaikan data, sepanjang dilakukan melalui musdes/muskel tentu bisa dilakukan perbaikan," jelasnya.

Sedangkan disinggung penambahan BST Kemensos, Kadis asal Desa Selulung, Kintamani itu mengaku belum ada informasi lebih lanjut.

Kendati demikian, pihaknya tidak memungkiri jika sejumlah desa sempat menyanyakan perihal yang sama.

"Sementara belum, namun mudah-mudahan ada. Kalaupun ada penambahan, kami berharap informasi bisa diberikan lebih awal, sehingga kami mencari data di lapangan bisa tepat sasaran," tandasnya. (*)