Breaking News:

Corona di Bali

Soal Pembukaan Kembali Objek Wisata Penglipuran Bangli, Pihak Desa Tunggu Kebijakan Pemerintah

Dua bulan lebih pasca ditutup, objek wisata Desa Penglipuran, Bangli, Bali, hingga kini belum memasang ancang-ancang untuk kembali beroperasi

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Suasana Desa Wisata Penglipuran belum lama ini. 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Dua bulan lebih pasca ditutup, objek wisata Desa Penglipuran, Bangli, Bali, hingga kini belum memasang ancang-ancang untuk kembali beroperasi.

Pihak desa memilih menunggu kebijakan resmi dari pemeritah.

Hal ini diungkapkan Bendesa Adat Penglipuran, I Wayan Supat, Kamis (28/5/2020).

Pihaknya hingga kini masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah provinsi.

Sebab itu pula pihaknya belum mengadakan pembahasan bersama krama setempat perihal pembukaan kembali objek wisata.

"Memang sudah ada wacana dari pemerintah pusat, tapi itu baru wacana. Kami di bawah pun masih ada perasaan waswas, karena pariwisata ini kaitannya melakukan kontak langsung dengan orang lain. Baik warga lokal maupun WNA. Namun jika sudah ada kepastian, tentunya akan segera kami wacanakan," ujarnya.

Supat tidak memungkiri pasca tutup sejak tanggal 18 Maret 2020 lalu, masyarakat di Desa Penglipuran merasakan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Mulai Hari Ini Objek Wisata Penglipuran Bangli Tidak Menerima Kunjungan Wisatawan

Desa Wisata Penglipuran Ditutup Sementara Terkait Virus Corona

Hal ini lantaran hampir 60 persen penghasilan masyarakat sekitar bergantung pada pariwisata.

Kendati demikian, masih tetap ada pengeluaran, baik untuk perbaikan aset warga seperti angkul-angkul hingga pemeliharaan lingkungan.

"Seluruhnya terdampak, tak hanya petani namun juga masyarakat yang bekerja di pelayaran. Sebab mereka telah dipulangkan ke rumahnya. Kemungkinan hanya masyarakat yang berprofesi sebagai PNS yang masih bisa bertahan," katanya.

Pihak desa pun telah berupaya mengalokasikan anggaran kas desa adat untuk memberikan bantuan pada masyarakat terdampak.

Supat mengatakan tidak ada perbedaan dalam pemberian bantuan lantaran sulit untuk menilai yang terdampak dan tidak.

"Kami telah membagikan bantuan dua kali, dan rencananya akhir bulan ini akan diberikan bantuan ketiga. Ada empat komponen yang mendapatkan bantuan dari desa adat. Antara lain 238 KK aktif, 34 KK nyada (KK Non aktif), serta janda dan duda dengan total 70 orang. Umpamanya di suatu rumah ada empat komponen tersebut, maka seluruhnya akan mendapatkan bantuan," tandasnya.

(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved