Soal Wacana Bali Dibuka untuk New Normal, Koster Minta Pemerintah Pusat Tak Memutuskan Sepihak

"Itu sedang menjadi bahan untuk memetakan agar kita bisa mengetahui secara tepat bagaimana kondisi Bali dalam perkembangan Covid-19 ini," tuturnya.

Dari pemetaan ini nantinya akan dipilih wilayah kabupaten dan kota mana saja yang bisa dibuka.

"Jadi basisnya adalah wilayah kabupaten/kota, turun ke kecamatan kemudian sampai ke tingkat desa," jelasnya.

Selain menggunakan unsur wilayah, Koster juga memetakan sektor mana yang akan dibuka.

"Jadi ini sedang dalam pembahasan sebagai suatu persiapan, termasuk langkah berikutnya menyusun protokol tata kehidupan Bali era baru," kata dia.

Dijelaskan olehnya, protokol tata kehidupan Bali era baru ini konteksnya adalah untuk new normal sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

 Di dalamnya mengandung aspek new normal, namun tata kehidupan Bali era baru ini memiliki jangkauan yang lebih luas.

Oleh karena itu, Koster menegaskan bahwa pihaknya tidak mengikuti ancang-ancang pemerintah pusat yang berencana menerapkan new normal pada Juli nanti.

 Menurutnya, pemerintah di Bali sudah memiliki pemetaan, perhitungan dan tahapannya sendiri, termasuk upaya secara sekala dan niskala.

Melihat respon yang ditunjukkan oleh Pemprov Bali tersebut, Koster mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah setuju.

Melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Wisnutama  Kusubandio dalam rapat terbatas mengatakan bahwa setuju Pulau Dewata dibuka secara bertahap seperti yang kajian yang dilakukan oleh pemerintah Bali.

Dirinya menuturkan, nantinya jika Bali sudah siap dibuka, tahap pertama yang bakal diberikan yakni pergerakan masyarakat lokal.

Jika situasi itu stabil, nantinya baru akan dibuka untuk keluar Bali.

"Kalau pariwisata masih panjang, masih jauh," tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu.

Sementara itu, protokol kesehatan untuk new normal saat ini masih sedang tahap penyusunan dan diharapkan bisa selesai dalam waktu dua hari mendatang. (*)