Menteri Pertahanan AS Tentang Kebijakan Trump Kerahkan Militer Hadapi Demo Kematian George Floyd

TRIBUN-BALI.COM - Menteri Pertahanan AS Mark Esper menentang penggunaan kekuatan militer untuk menghalau aksi demonstrasi di AS seperti apa yang diinginkan Presiden Donald Trump.

Hal itu disampaikan Mark Esper dalam keterangan pers, Rabu (03/6/3030) waktu setempat.

Ia menegaskan, penggunaan pasukan militer untuk penegakan hukum dalam menahan protes jalanan saat ini tidak diperlukan.

Dilansir dari Associated Press (AP), Esper mengatakan, mengacu pada Undang-Undang Pemberontakan yang berlaku di Amerika Serikat,  memungkinkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menggunakan militer tugas aktif untuk penegakan hukum dalam menahan protes jalanan.

• Login www.pln.co.id atau Kirim Pesan WhatsApp, Dapatkan Token Listrik Gratis PLN Bulan Juni 2020

• Momentum Hari Lahir Pancasila, Undiksha Distribusikan Bantuan APD ke Kodim 1609/Buleleng

• Jadwal Belajar dari Rumah TVRI Kamis 4 Juni 2020: Akan Ada Penayangan Film Pendek di Malam Hari

Esper mengatakan, UU Pemberontakan menyatakan, penggunaan pasukan militer bisa diajukan di Amerika Serikat  “hanya dalam situasi yang paling mendesak dan mengerikan.”

Esper menyatakan, “Kami tidak berada dalam situasi seperti itu sekarang.”

Undang-Undang Pemberontakan telah dibahas karena Trump telah menyatakan akan menggunakan militer untuk memadamkan protes dan kekerasan di kota-kota AS seminggu terakhir.

Esper telah mengizinkan pergerakan beberapa unit Angkatan Darat yang aktif ke pangkalan-pangkalan militer di luar ibu kota negara, tetapi mereka belum dipanggil untuk bertindak.

Tepat sebelum Esper berbicara, Trump mengambil langkah penyebaran besar-besaran pasukan Garda Nasional (National Guard) dan petugas penegak hukum federal ke ibu kota negara.

Trump mengatakan, ia menawarkan model represif  kepada negara tentang cara menghentikan kekerasan yang menyertai beberapa protes nasional.

Argumentasi Trump

Trump berargumen bahwa unjuk kekuatan besar-besaran bertanggung jawab mengatasi protes di Washington dan kota-kota lain agar menjadi lebih tenang dalam beberapa hari terakhir.

Ia mengulangi kritiknya terhadap gubernur yang belum mengerahkan Garda Nasional mereka sepenuhnya.

“Anda harus memiliki kekuatan yang dominan,” kata Trump kepada Fox New Radio, Rabu.

• Ramalan Zodiak Cinta 4 Juni 2020: Sagitariius Mengalami Masalah, Asmara Capricorn Menggembirakan

• Cara Mengubah Cerpen atau Novel Menjadi Naskah Drama, Ini Jawaban Belajar dari Rumah SD Kelas 4-6

• Ada Pengenalan Drama untuk Siswa SD Kelas 4-6, Ini Jadwal Belajar dari Rumah TVRI 4 Juni 2020

“Kami membutuhkan hukum dan ketertiban.”

Ungkapan Trump itu menuai kritik pedas, bahkan oleh koleganya sendiri.

Kepala Polisi Houston Art Acevedo bahkan meminta Trump tutup mulut terkait komentarnya kepada gubernur negara bagian saat demo George Floyd.

Kegusaran Acevedo terungkap dalam wawancara dengan televisi CNN yang diunggah ke Youtube.

Pada bagian lain Esper dalam keterangannya di Pentagon sangat mengkritik tindakan polisi Minneapolis atas insiden pekan lalu yang memicu protes.

Seorang pria kulit hitam, George Floyd, meninggal setelah seorang perwira kulit putih menekan lututnya ke leher Floyd selama beberapa menit.

Esper menyebut tindakan itu “pembunuhan” dan “kejahatan mengerikan.”

Esper dikritik

Sebelumnya Esper mendapat kecaman dari para kritikus, termasuk pensiunan perwira senior militer, karena  berjalan dari Gedung Putih bersama Trump dan yang lainnya untuk berfoto di depan Gereja Episkopal St. John.

Gereja itu yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat ulah pengunjuk rasa.

Esper mengatakan bahwa ketika dia sadar mereka menuju ke St. John’s, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana.

“Saya tidak tahu operasi foto sedang terjadi,” katanya, seraya menambahkan bahwa dia juga tidak tahu bahwa polisi secara paksa telah memindahkan para pemrotes damai di Lafayette Square untuk membersihkan jalan bagi Trump dan rombongannya.

Departemen Pertahanan telah menyusun rencana darurat untuk mengerahkan militer tugas aktif jika diperlukan.

Dokumen-dokumen Pentagon yang ditinjau oleh The Associated Press menunjukkan rencana untuk prajurit dari divisi Angkatan Darat untuk melindungi Gedung Putih dan bangunan federal lainnya.

Langkah itu diambil jika situasi keamanan di ibu kota negara itu memburuk dan Garda Nasional tidak dapat mengamankan fasilitas itu.(*)