Digelar Desember 2020, Ini Besaran Anggaran Protokol Covid-19 KPU Jembrana

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA- Sempat mundur dari jadwal, Pilkada serentak 2020 akhirnya diputuskan digelar Desember 2020 mendatang.

Hal itu sesuai Perpu dan keputusan hasil rapat antara KPU RI, Bawaslu RI, Komisi II DPR RI dan penyelenggara pemilu lainnya.

Atas hal ini, menyikapi pandemi Covid-19, maka anggaran pemilukada juga berkorelasi dengan penangkalan penyebaran.

Ketua KPU Jembrana I Ketut Gde Tangkas Sudiantara mengatakan, untuk anggaran penangkalan penyebaran Covid-19 sudah ditetapkan anggarannya.

• Buka Bisnis Laundry dan Katering Karena Terimbas Corona, Pinkan Mambo Tak Menyangka Raup Omzet Besar

• BTS Memberikan Donasi Sekitar 1,2 Miliar Won, Dukung Gerakan #BlackLivesMatter

• Sebagai Sumber Protein yang Baik Bagi Tubuh, Berikut Cara Memasak Telur agar Menyehatkan

Anggaran juga menyesuaikan dengan penambahan TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sedianya hanya 520 TPS.

Dengan adanya penambahan TPS yakni sebanyak 120 TPS maka, ada tambahan anggaran sebesar Rp 1,398 miliar.

"Karena awal 520 TPS. Dari penyisiran ada sekitar 232 TPS yang di atas 500 orang. Sehingga, dari 520 TPS yang awalnya diperkiran segitu, akhirnya menjadi 640 TPS. Sehingga muncul untuk perekrutan KPPS, ditambah dua petugas ketertiban. Jadi sembilan orang per TPS (petugas KPPS 7 orang)," ucapnya Senin (8/6/2020) saat ditemui di kantornya.

Dijelaskannya, selain anggaran TPS, pun ada juga anggaran tambahan untuk logistik sebesar Rp 560 juta.

Kemudian, anggaran untuk APD (Alat Pelindung Diri) Rp 1,230 miliar.

Anggaran APD ini paling banyak nantinya ialah digunakan untuk pengadaan Termogun.

Dimana termogun menelan biaya per buah Rp 1 juta.

Kemudian dikalikan 640 TPS, sehingga anggaran termogun sebesar Rp 640 juta.

Sisanya nantinya, ialah untuk pengadaan desinfektan Handsanitizer dan tempat cuci tangan.

Masing-masing pemilih juga akan disediakan cuci tangan.

"Mekanismenya nanti pemilih masuk mendaftar seperti biasa. Maksimal 12 orang dalam satu TPS. Nanti diberikan sarung tangan. Dan nanti untuk penandaan tinta akan dioles oleh petugas menggunakan cottonbad, bukan lagi jari dicelupkan. Itu juga sebagai langkah pengamanan," ungkapnya.

Sedangkan rasionalisasi anggaran, yakni untuk semua perjalanan dinas, rapat, termasuk debat sebesar Rp 3,141 Miliar.

Namun, hingga kini, menyangkut rapid test masih belum tercover untuk KPPS, dimana anggaran untuk 640 TPS itu aebear Rp 1,87 M.

"Masih akan dibahas itu apakah akan dibebankan ke pusat provinsi atau daerah. Dan untuk anggaran sebesar Rp 21,100 miliar (anggaran yang ada) jadi kemungkinan cukup," bebernya. (*).