Tak Muncul Dalam Rencana Lokasi Penerima DAK 2021, Pemkab Bakal Rancang Perda LP2B

Bahkan sebagian besar kegiatan fisik mengandalkan dana yang bersifat mandatory.

Hal ini tidak terlepas dari kondisi keuangan Bangli yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan sejumlah kegiatan fisik dibiayai melalui APBD murni.

“Besaran anggarannya rata-rata berkisar Rp 800 juta hingga Rp 900 juta. Seperti tahun 2020 ini, Bangli mendapatkan DAK Pertanian sebesar Rp 940 juta. Sedangkan tahun 2021, rencananya diusulkan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 900 juta sesuai juknis DAK terbaru,” beber dia.

Pihaknya juga tidak menampik jika selama ini belum pernah diusulkan pembuatan Perda LP2B.

DAK Pertanian yang selama tiga tahun ini didapatkan Bangli lantaran pemerintah pusat masih memberikan toleransi.

“Kalau sekarang minimal komitmen dari pemerintah daerah untuk menetapkan LP2B. Artinya sebatas proses atau prolegda mungkin bisa ditoleransi,” katanya.

Disinggung upaya tindak lanjut dari dinas, Sarma mengaku pihaknya telah berkoodinasi dengan Kepala Dinas PUPR Perkim Bangli, sebab Perda LP2B masih berkaitan dengan RTRW kabupaten.

Dari hasil koordinasi tersebut, diketahui bahwa RTRW kabupaten rencananya akan direvisi.

“Selain itu kami juga akan berkoodinasi dengan Bappeda mengenai penetapan ruang serta hal teknis lainnya. Kami juga akan berkoordinasi dengan bagian hukum Setda Bangli terkait mekanisme Perda LP2B ini. Apakah perlu menunggu revisi RTRW, atau boleh bersama-sama, atau boleh mendahului,” ucapnya.

Sarma menambahkan, pembuatan perda memang membutuhkan waktu.

Namun ia menegaskan, jika tidak bisa diselesaikan, minimal ada upaya yang dibuktikan melalui dokumen-dokumen.

“Paling tidak, ada sebuah proses serta komitmen pemerintah daerah ke arah pembuatan perda. Kami juga telah menugaskan staf untuk berkoodinasi dengan biro perencanaan di Kementerian Pertanian. Sebab paling lambat usulan DAK dilakukan pada akhir bulan Juli,” tandasnya.

(*)