Pelaku Perjalanan Luar Jembrana Dikenai Biaya Rapid Test

Sebab, dalam sehari petugas Dinkes Jembrana bisa melakukan rapid test mencapai 2000-an.

Padahal, seharusnya, selain alat rapid test, provinsi harusnya menanggung tenaga kesehatan.

"Sudah gak mampu lagi petugas saya, mas. Gimana sehari bisa 1.500 sampai 2.000. Itu benar-benar kerja. Bayangin saja, dari dua pos itu, ada lima orang. Jadi kan 10. Terus dibagi tiga shift kerja. Jadi total 30. Tiga puluh itu pun gak sanggup. Meski memang per kerjanya kami beri insentif Rp 100 ribu," paparnya.

Ia mengaku, untuk Gilimanuk, pihaknya sudah meminta Provinsi Bali ikut turun tangan dan tidak hanya dibebankan ke daerah.

Sebab, Gilimanuk itu merupakan pintu gerbang antar provinsi.

Di samping itu, Gugus Tugas Jawa Timur atau Banyuwangi yang ada di Ketapang tidak melaksanakan rapid test.

Jadi, beban rapid test itu kemudian diberikan ke Gugus Tugas Jembrana.

"Kami intinya kan tidak ingin ada penyakit masuk Bali. Tapi memang semua dibebankan ke kami di daerah (Jembrana). Ketapang tidak melaksanakan rapid test, jadi rapid test akhirnya di Gilimanuk. Kalau reaktif kami pulangkan. Saya sampai kasihan dengan petugas Dinkes yang kerja 24 jam tanpa henti untuk rapid test," bebernya.

Data yang dihimpun, lonjakan penumpang di Gilimanuk membuat kewalahan petugas medis.

Dengan dua pos pemeriksaan yang semuanya dipusatkan di areal TIC Patung Siwa Gilimanuk, petugas medis dibagi menjadi tiga  shift.

Masing-masing shift bertugas 10 orang petugas medis yang merupakan perawat dan analis dari beberapa puskesmas di Kabupaten Jembrana.

Secara akumulatif, jumlah rapid test yang sudah dikukan di pos pemeriksaan Gilimanuk sejak 5 April 2020 lalu, sebanyak 27.666.

Dari jumlah itu, 65 orang diantaranya dinyatakan reaktif rapid test.

(*)