Corona di Bali

Penerapan New Normal di Badung, Ini Penjelasakan Wakil Bupati Badung

Pemerintah kabupaten Badung kini sudah mempersiapkan new normal atau di Badung disebut dengan istilah Budaya Hidup Baru

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Wabup Suiasa saat menjadi narasumber Webinar dalam di Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung, Selasa (16/6/2020) 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pemerintah kabupaten Badung kini sudah mempersiapkan new normal atau di Badung disebut dengan istilah Budaya Hidup Baru.

Persiapan ini dilakukan khususnya di sektor pariwisata, diantaranya akselerasi dan optimalisasi dengan menormalkan atau mengaktifkan kembali pelayanan publik.

“Selama pandemi Covid-19 pelayanan publik agak tersendat baik dari segi waktu, proses mekanismenya. Hal itu karena dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya sistemik kondisi sekarang ini. Sehingga dengan pola new normal atau budaya hidup baru ini, kami akan kembali melakukan aktifitas pelayanan publik sehingga hak-hak sipil masyarakat terpenuhi,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa selaku narasumber dalam Webinar yang bertajuk Langkah Kabupaten Badung Dalam Menyambut Era New Normal, Selasa (16/6/2020).

Disamping itu menurut Suiasa tidak maksimalnya pelayanan publik maka investasi tidak akan terjadi dan ini akan sangat berpengaruh sedemikian rupa.

Pemkab Bangli Keluarkan 17 Imbauan New Normal Bagi Industri Pariwisata di Bangli

Jelang Pujawali Pura Penataran Ped, Pemedek Luar Klungkung Minim Menyeberang ke Nusa Penida

Komisi III DPRD Tabanan Minta OPD Penghasil Inovatif, Target PAD Diharapkan Tercapai

Bahkan kata Suiasa akan mematikan tatanan kehidupan, baik itu kesejahteraan masyarakat, termasuk juga pengangguran juga semakin meningkat.

“Sehingga dengan begitu kami anggap perlu menormalkan pelayanan publik,” katanya

“Ini juga sebagai upaya untuk menghindari krisis atau resesi ekonomi yang menyebabkan ekonomi semakin terpuruk, apalagi di Bali yang 56 %  kondisi kehidupan tergantung pariwisata,” katanya.

Menurut catatannya, ada sekitar 1,2 juta masyarakat hidup dari sektor pariwisata apalagi di Kabupaten Badung 70 % sumbernya dari pariwisata.

Sehingga kalau sektor pariwisata ini tidak dikembalikan normal dengan konsep bertahap, terbatas dan selektif maka otomatis akan terjadi kirisis ekonomi karena pariwisata di Bali ini juga memberikan kontribusi terhadap devisa negara yang hampir 45 %.

“Sebenarnya pemerintah pusat berkeinginan agar pariwisata terlaksana dengan konsep new normal. Pasalnya pemerintah pusat sadar bahwa Bali pariwisatanya bisa tumbuh maka aspek devisa negara bisa terselamatkan secara perlahan,” bebernya.

Selanjutnya dari sisi antisipasi kerawanan kamtibmas, karena selama pandemi ini banyak orang tidak bisa beraktivitas maka tidak menutup kemungkinan gangguan-gangguan kamtibmas bisa terjadi.

“Ketika negara-negara lain sudah membuka diri,  ketika itu pula di Badung sudah siap dengan pariwisata budaya hidup barunya. Termasuk juga dari berbagai aspek baik regulasi, kesiapan SDM, sarana dan prasarana dan SOP nya sudah siap semua,” katanya.

Ia menambahkan, regulasi-regulasi yang diperlukan sudah dipersiapkan mulai dari surat edaran dan juga dengan Keputusan Bupati Badung tentang pembentukan tim verifikasi sudah dilakukan.

Ia pun berharap untuk tatanan pariwisata dapat menyatukan persepsi dan pemahaman kembali sehingga dalam pelaksanaannya nanti, sudah ada langkah bersama dan tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran.

“Mudahan-mudahan berbagai khususnya sektor pariwisata bisa kita buka secara bertahap selanjutnya tinggal mengevaluasi dan monitoring terhadap kesungguhan dan ketaatan dari stakeholder kita dalam melaksanakan konsep budaya hidup baru ini,” tungkasnya. (*).

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved