Rapid Test Gratis bagi Awak Kendaraan Logistik Hanya Diberikan Saat Suasana Mudik Hari Raya

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ratusan sopir logistik menggelar protes di Terminal Sritanjung, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Kamis (18/6/2020).

Mereka memprotes kebijakan ketentuan kelengkapan surat kesehatan berupa rapid test yang dirasa sangat mahal.

Para sopir melakukan aksi mogok dan tak mau menyeberang ke Bali.

Mereka hanya duduk sembari berteriak memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang memsyaratkan para sopir logistik harus menyertakan surat rapid test dengan hasil non-reaktif jika ingin masuk Bali.

• Berdiri Megah dan Disebut Dibuat oleh Arsitektur Jenius, Berikut Fakta Unik Candi Prambanan

• Ditangkap Menjual Tembakau Gorilla, Ketut Semara Jaya Jalani Pelimpahan

• Madu Ternyata Bermanfaat Turunkan Berat Badan, Begini Caranya Konsumsi

Para sopir pun menutup akses pintu keluar Terminal Sritanjung sebagai bentuk protes.

Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan, mengenai kebijakan Pemprov Bali yang menghentikan pelayanan rapid test gratis bagi awak kendaraan logistik yang menyeberang ke Pulau Dewata.

Dirinya mengatakan, pelayanan rapid test gratis sebelumnya diberikan kepada awak kendaraan logistik dikarenakan dalam masa mudik.

"Nah yang logistik karena kaitannya dengan kebutuhan dasar masyarakat itu kita layani (gratis) waktu itu, waktu sedang konteks mudik," jelasnya saat ditemui awak media usai memimpin rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di rumah jabatannya, Jum'at (19/6/2020).

Kemudian karena situasi saat ini yang sudah tidak dalam konteks mudik, pihaknya tidak lagi memberikan layanan rapid secara gratis kepada awak kendaraan logistik.

Apalagi awak kendaraan logistik yang masuk ke Bali dinaungi oleh perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaanlah yang seharusnya menanggung biaya rapid test tersebut.

Koster menuturkan, setiap hari pihaknya harus melakukan rapid test sebanyak 1.500 dengan biaya per satuannya mencapai Rp 135 ribu.

Jika dikalikan sebanyak 1.000 pieces saja, biayanya sudah mencapai lebih dari Rp 1,3 miliar per hari.

"Kalau terus-terusan ini diberlakukan, sampai tidak tahu kapan berhentinya, berapa habis dananya. Padahal yang berjalan ini adalah orang pengusaha. Kan harus bisa dong usaha sendiri rapid tes-nya," kata pria yang sempat duduk di DPR RI itu.

"Enggak bisa dong dilayani gratis terus, padahal dia berbisnis membawa angkutan barang-barang yang dijual di Bali. Harus bisa (membayar rapid test mandiri). Dan kalau dia lakukan test mandiri sangat mungkin, cuman satu kok, dan itu berlakunya seminggu," imbuhnya.

Maka dari itu, Koster tidak menginginkan kebijakan pelayanan rapid test gratis terhadap awak kendaraan logistik diberlakukan secara terus menerus.

Apalagi selama penerapan rapid test gratis itu, pihaknya sudah menghabiskan anggaran mencapai ratusan miliar.

"Kalau sehari butuhnya Rp 2 miliar, sebulan bisa Rp 60 miliar, habis duit kita. Bayangin sudah sekian bulan kita berlakukan, kan enggak mungkin dong. Orang dia dagang kok di sini. Masak tiap hari dibayarin," tegasnya didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Bali, Brigjen. Pol. I Wayan Sunartha.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali itu menuturkan, sebelum diberlakukan kebijakan agar awak kendaraan logistik membayar biaya rapid test secara mandiri, pihaknya sudah melakukan rapat dibahas di Pelabuhan Ketapang.

Pihaknya pun sudah mensosialisasikan kebijakan tersebut dengan bersurat kepada asosiasi.

Dirinya pun mengaku tidak takut dengan ancaman yang diberikan oleh awak kendaraan logistik yang tidak akan mengirim barangnya ke Bali.

"Kalau dia tidak mengirim beras ke Bali tidak apa-apa, lagi surplus beras kita sekarang habis panen," tutur Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu.

Ia mengatakan, diantara awak kendaraan logistik tersebut ada yang datang ada yang tidak membawa rapid test.

Dikarenakan tidak membawa surat rapid test non-reaktif maka awak kendaraan logistik tersebut melakukan rapid test di Ketapang yang dilaksanakan oleh Kimia Farma dan Angkatan Laut.

"Dia enggak mau bayar, ada yang mau bayar. Yang mau bayar enggak ada masalah. Ada yang nakal memang enggak mau bayar. Kalau orang nakal masak kita layani," jelasnya.

Koster pun menegaskan bahwa pihak keamanan akan menertibkan para awak kendaraan logistik di Ketapang yang akan menyeberang ke Bali.

"Jangan dong, kita harus sama-sama tertib. Ada orang yang memang nakal. Kita enggak akan mentolerir orang yang nakal. Kalau enggak mau (bayar rapid test), balik udah," pintanya. (*).