Bali Akan Dibuka Secara Bertahap, Dewan Ingatkan Pemprov Agar Lihat Situasi Covid-19 di Negara Lain

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sejak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI menutup penerbangan dari dan ke luar negeri.

Situasi ini secara langsung juga menutup pariwisata karena tidak ada wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata.

Padahal, sektor pariwisata menyumbang sekitar 85 persen pada struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali.

Di sisi lain, pariwisata Bali juga berkaitan dengan sektor lainnya, salah satunya mampu menyerap hasil pertanian dari masyarakat.

• Bahaya Melayangan di Bawah Jaringan Listrik, PLN Tabanan Sebut 3 Kali Alami Gangguan Akibat Layangan

• Berawal dari Pesta Pernikahan Hingga Berujung Maut, Ayah Kritis,Ibu & Adik Meninggal Akibat Covid-19

• 7 Tembakan Dilepas Anak Buah John Kei di Green Lake City Sebabkan Seorang Driver Ojol Terluka

Namun beberapa waktu lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sudah berencana untuk membuka Pulau Dewata.

Kebijakan itu rencananya akan diawali pada 9 Juli mendatang untuk warga lokal, kemudian berlanjut pada Agustus untuk domestik dan September bagi mancanegara.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana menilai, rencana dibukanya Pulau Dewata tentu juga harus melihat situasi Covid-19 di negara lain.

Ia menuturkan, Singapura justru masih akan menutup diri sampai akhir 2020 ini.

"Jangan lupa, Singapura itu strategis di Asia Tenggara karena hub penerbangan seluruhnya. Kita enggak tahu policy dia terkait dengan transit gimana situasinya," kata dia saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/6/2020).

Selain Singapura, Australia juga masih akan menutup diri selama tiga bulan ke depan, dan kemungkinan dibuka pada Oktober mendatang.

Jika Australia nantinya membuka diri, bisa saja Bali menargetkan wisatawan dari negara tersebut.

Hal itu bisa dilakukan kalau Bali berhasil menangani pandemi Covid-19 selama tiga bulan ke depan.

 "Juli, Agustus, September ini berhasil tidak kita menangani ini (Covid-19)," kata Politisi PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, penanganan Covid-19 tidak hanya sekadar dalam menurunkan transmisi lokal, tetapi harus mengukur penerapan protokol kesehatan dan motivasi masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan.

• Tren DBD Kini Menyerang Usia Remaja, Cirinya Muntah Saat Minum Hingga Dehidrasi

• Tinggal Hari Ini dan Besok, Promo Super Hemat Indomaret 17- 23 Juni 2020, Diskon Susu hingga Camilan

• Pemain Bali United Spider Wan Siap Jalani Liga I Indonesia 2020 di Jawa

 "Ada dua hal yang harus dihitung atau diukur, baru mereka percaya," kata anggota DPRD Bali Dapil Denpasar itu.

Menjaga Mata Uang

Adhi Ardhana menuturkan, esensi dari dunia pariwisata sebenarnya adalah mengukur nilai mata uang.

"Esensinya adalah take and give, kita mengirim, dia juga masuk. Kalau endak (mengirim) tidak akan terjadi," jelasnya.

Baginya, suatu negara pasti akan menghitung wisatawan dari negara mana saja yang bisa masuk ke wilayahnya.

Mereka juga akan memprioritaskan warganya untuk berkunjung ke negara lain yang wisatawannya sudah bisa masuk ke negaranya.

 "Ya dong. Orang esensinya menjaga mata uang kok. Pergerakan manusia itu antara negara, itu dikaitkan dengan directly terkait currency," jelasnya.

Oleh karena itu, Adhi Ardhana menilai bahwa sudah menjadi kewajiban bagi Pemprov Bali untuk membuat ukuran protokol kesehatan dan motivasi penerapan protokol di masyarakat.

Kamudian berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemenparekraf, jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, Bali menjadi wilayah yang paling diinginkan untuk dikunjungi oleh masyarakat dari Belanda, Australia dan Jerman.

Hanya saja ini baru sekadar keinginan dari masyarakatnya semata, sementara pemerintah di negara tersebut belum mengijinkan warganya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menuturkan, pihaknya sudah memiliki rencana untuk membuka Bali untuk masyarakat lokal.

Meski telah memiliki rencana untuk membuka, Koster mengatakan, sebenarnya untuk menerapkan kenormalan baru (new normal), indikatornya adalah angka reproduksi dasar atau basic Reproductive Number (R0) sebuah penyakit yang syaratnya R0 Covid-19 di sebuah harus berada di bawah angka 1.

Ia mengakui bahwa Bali sebenarnya saat ini belum memenuhi karena masih berada diatas 1. Hanya saja oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 nasional, Bali diberi kesempatan karena tingkat kesembuhannya yang tinggi dan jumlah yang meninggal sangat rendah.

 Jumlah pasien yang meninggal di Bali persentasenya terendah di seluruh dunia.

"Jadi walaupun terjadi peningkatan kasus, karena tingkat kesembuhannya tinggi dan tingkat kematiannya sangat rendah maka Bali dinilai memungkinkan untuk melakukan tatanan kehidupan era baru," kata Gubernur Koster saat ditemui awak media usai memimpin rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali di rumah jabatannya, Jum'at (19/6/2020).

Dalam menerapkan tatanan kehidupan era baru tersebut, bupati/wali kota se-Bali untuk mempertimbangkan melakukan hal tersebut.

"Kita sudah bersepakat kemarin dengan bupati/wali kota kemarin, tanggal 5 Juli sembahyang dulu di Pura Besakih, mohon restu, kemudian 9 Juli akan dibuka seluruhnya untuk sektor diluar pendidikan dan pariwisata," jelasnya.

Untuk membuka sektor pendidikan, Koster mengaku masih menunggu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dan pariwisata dibuka secara bertahap.

 Pertama, pariwisata Bali nantinya akan dibuka terlebih dahulu untuk wisatawan nusantara dan setelah itu baru dibuka untuk mancanegara.

"Kemarin dengan Menteri Pariwisata sudah sepakat untuk wisatawan nusantara bulan Agustus, wisatawan mancanegara bulan September. Hanya tanggalnya belum. Kita akan mencari hari baik dan juga mempertimbangkan perkembangan Covid-19," tuturnya.

Dirinya menegaskan, soal pembukaan ini bisa saja dipercepat atau pun diperlambat sesuai dengan perkembangan kasus Covid-19 di lapangan.  (*)