Corona di Bali

Sopir di Buleleng Protes Biaya Tes Corona Mahal, Bagiarta: Upah Nyopir Habis untuk Rapid Test

Sebanyak 10 perwakilan sopir di Buleleng terpantau mendatangi kantor DPRD Buleleng, pada Senin (22/6/2020) pagi.

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Sejumlah sopir di Buleleng mengeluh ke Kantor DPRD Buleleng, Senin (22/6/2020). Mereka protes dengan kebijakam Pemprov Bali yang menghapus subsidi rapid test untuk para pelaku perjalanan. 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Keputusan Pemprov Bali yang menghapus subsidi rapid test bagi pelaku perjalanan, menuai protes sejumlah sopir di Buleleng.

Sebanyak 10 perwakilan sopir di Buleleng  terpantau mendatangi kantor DPRD Buleleng, pada Senin (22/6/2020) pagi.

Mereka datang untuk menyampaikan rasa keberatan dengan adanya kebijakan dari Pemprov Bali tersebut, yang membuat harga rapid test praktis menjadi mahal.

Salah satu perwakilan sopir barang, Kadek Bagiarta mengatakan, sejak 18 Juni kemarin, ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp 280 ribu hingga Rp 300 ribu untuk rapid test.

Bahkan, surat hasil rapid test itu hanya berlaku selama tujuh hari.

Padahal, setiap bekerja mengantarkan barang ke wilayah Jawa seperti Jogja hingga Surabaya, ia membutuhkan waktu lebih dari tujuh hari.

Praktis, sepulangnya dari Jawa, ia harus melakukan rapid test lagi di wilayah Gilimanuk, dan kembali mengeluarkan uang sebesar Rp 280 ribu.

"Harga rapid test beda-beda. Kalau di Gilimanuk Rp 280 ribu, kalau di Puskemas Buleleng I bayar Rp 300 ribu. Parahnya lagi, surat hasil rapid test itu hanya berlaku tujuh hari. Jadi saya harus rapid test dua kali, karena kerja ngantar barang itu satu minggu lebih. Upah saya ngantar barang habis untuk rapid test saja. Saya tidak bisa beli beras," keluh Bagiarta.

Bagiarta pun mengakui, perusahaan tempat ia bekerja tidak menanggung biaya rapid test.

Ia hanya diberikan  upah jalan sebesar Rp 120 ribu per hari.

Ia pun berharap, dengan menyampaikan aspirasi ke Kantor DPRD Buleleng, pemerintah dapat kembali memberikan subsidi rapid test khusus bagi para sopir.

"Kalau misalnya aspirasi kami ini tidak ditanggapi, kami akan menurunkan massa lebih banyak. Untuk di Buleleng saja sudah ada 50 sopir yang mengeluh, mulai dari sopir angkutan, sopir turk dan sopir barang," katanya.

Sementara Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna mengatakan, keluhan para sopir ini akan segera disampaikan ke Pemrpov Bali, Bupati Buleleng, dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Ia berharap, pemerintah dapat memberikan kebijakan yang bisa meringankan  beban para sopir.

"Sebelum adanya SE dari Pemprov Bali ini, pelaku perjalanan hanya dikenakan biaya administrasi saja sekitar Rp 40 ribu saja. Setelah adanya SE dari Pemprov ini, banyak sopir yang mengeluh. Kami sangat memahami kesulitan mereka, namun disisi lain rapid test ini harus dilakukan untuk melindungi seluruh warga Bali khususnya Buleleng. Kedepan semoga ada kebiajkan yang bisa diterima semua pihak," ucapnya. (*)

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved