Pengamat: Jalan Beradab PDIP Tempuh Langkah Hukum sebagai Cerminan Sikap Pancasila

Sebagai salah satu partai politik besar yang berkuasa dan memiliki basis massa yang militan, PDIP bisa saja melakukan upaya balas dendam, namun partai

Tribunnews/Herudin
Ratusan kader PDI Perjuangan melakukan demonstrasi di depan kantor Polisi Resort (Polres) Metro Jakarta Timur, Kamis (25/6/2020). Aksi tersebut sebagai respon dari pembakaran bendera PDI Perjuangan yang dilakukan sejumlah peserta demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan DPR Rabu (24/6/2020) kemarin. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Keputusan PDI Perjuangan (PDIP) yang mengambil langkah hukum sebagai respon untuk memproses pembakar bendera partai menuai apresiasi dari berbagai kalangan. 

Langkah tersebut dinilai cerminan sikap Pancasila yang anti-terhadap anarkisme dan mengutamakan upaya yang beradab. 

Sebagai salah satu partai politik besar yang berkuasa dan memiliki basis massa yang militan, PDIP bisa saja melakukan upaya balas dendam, namun partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut lebih memilih langkah konstitusional dan beradab. 

Begini Komentar Sekjen GNPF Edy Mulyadi Terkait Bendera PDIP Dibakar Dalam Aksi Demo Tolak RUU HIP

Koster Akan Laporkan Kasus Pembakaran Bendera PDIP ke Polisi

Respon Tegas PDIP Soal Insiden Pembakaran Bendera Partai Dibawa ke Ranah Hukum, Mega Perintahkan Ini

Pandangan itu disampaikan pengamat ekonomi-politik Institute Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta, Sutia Budi.

Budi menilai bahwa berdasarkan sejarahnya, PDIP merupakan partai yang paling matang menghadapi penindasan kelompok atau rezim yang anarkistis serta otoriter.

Selain itu, partai itu merupakan partai ideologis yang sangat solid, dengan militansi kader-kader sebagai ciri khas yang susah ditemui di partai lain.

"Jadi kalau mau, PDI Perjuangan sepertinya bisa mengerahkan kembali massanya, yang masif dan merata di seluruh Indonesia. Tetapi, tidak dilakukan PDI Perjuangan," ungkap Budi, yang juga Wakil Rektor ITB AD Jakarta, Sabtu (27/6/2020).

Maka bisa dipahami, berdasarkan sejarahnya, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto justru mengeluarkan surat perintah agar kader partai menempuh jalur hukum.

Dan di saat bersamaan meminta semua kader agar siaga.

Baginya, PDIP berhasil membuktikan dirinya sebagai partai yang di era Orde Baru pernah dipecah-belah oleh kekuasaan.

Halaman
12
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved