Pengguna Sepeda Bakal Dipungut Pajak? Begini Penjelasan Lengkap Kemenhub

Regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya

Tribun Bali/Rizal Fanany
Ilustrasi - Sejumlah pesepeda melintas di kawasan Jalan Pantai Kuta, Badung, Rabu (24/6/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah, tengah membuat aturan mengenai pemungutan pajak pengguna sepeda.

"Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda," ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/06/2020).

Adita membenarkan pihaknya tengah menyusun regulasi mengenai penggunaan sepeda sebagai moda transportasi.

Namun, regulasi yang tengah digodok tersebut lebih berfokus kepada aspek keamanan.

"Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” ujarnya.

Inilah Gejala Awal Serangan Jantung Saat Bersepeda, Jika Anda Terasa Sesak, Berhenti dan Istirahat

Sosiolog Unud Jelaskan Fenomena Maraknya Hobi Masyarakat Bersepeda Akhir-akhir Ini

Menurut dia, regulasi yang mengatur aspek keamanan pengguna sepeda menjadi penting.

Apalagi, dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru tengah terjadi peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

"Regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” tuturnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Oleh karenanya, selain menyiapkan regulasi, Kemenhub juga akan meminta pemerintah daerah terkait untuk turut aktif memberikan perlindungan kepada pengguna sepeda.

Tren Bersepeda di Bali Saat Pandemi Covid-19

Bersepeda di Jimbaran Kuta, Bule Inggris Ini Terjatuh & Meninggal, Petugas Evakuasi Kenakan APD

“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

“Saya terus terang, sepeda harus diatur, apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati, atau gubernur,” katanya, Sabtu (27/6/2020). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul, Kemenhub Bantah Bakal Pungut Pajak Sepeda, https://money.kompas.com/read/2020/06/30/060642426/kemenhub-bantah-bakal-pungut-pajak-sepeda?page=all

Editor: Kambali
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved