Giri Prasta Siap Fasilitasi Rapid Test Gratis Bagi Karyawan Ber-KTP Badung

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA -- Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengeluarkan kebijakan memfasilitasi rapid test bagi pekerja di sektor pariwisata, yang menjadi salah satu syarat penerbitan sertifikat tatanan kehidupan era baru bagi pengelola usaha pariwisata.

Pekerja pariwisata yang akan mendapatkan fasilitas rapid test gratis ini, khusus yang ber-KTP Badung.

Hal itu terungkap saat Bupati Giri Prasta mengikuti webbinar yang diselenggarakan salah satu saluran televisi.

Pada kesempatan itu bupati asal Desa Pelaga, Petang, itu menyatakan siap memfasilitasi rapid test bagi pekerja pariwisata khusus ber-KTP Badung.

"Kita akan fasilitasi. Kita memiliki 53 ribu alat rapid test, kami kira itu mencukupi," kata Giri Prasta saat menjawab salah satu pertanyaan peserta webbinar.

• Karyawan Pariwisata Wajib Rapid Test Mandiri, PHRI dan PUTRI Bali Minta Ditinjau Kembali

• Syarat Beroperasi di Masa New Normal, Karyawan Pariwisata di Bali Wajib Rapid Test Mandiri

• Kisah Pilu Kakak-Adik di Bali: Ayah Meninggal Ibu Kawin Lagi & Kerja Bikin Canang Demi Bisa Makan

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung pun menegaskan telah siap mengeksekusi kebijakan bupati memberikan fasilitas rapid test gratis bagi pekerja pariwisata Badung.

"Pada prinsipnya kami siap melakukan rapid test sesuai arahan pimpinan,"ujar Kadis Kesehatan Badung, dr Nyoman Gunarta, Selasa (30/6).

Mengenai ketersediaan alat rapid test, mantan Dirut RSD Mangusada ini mengungkapkan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) pihaknya menyiapkan 53 ribu alat rapid test.

Sampai saat ini baru terpakai 21 ribu.

“Jadi kalau melaksanakan rapid untuk pekerja pariwisata di Badung kami masih siap," ungkapnya.

Mengenai jumlah pekerja pariwisata yang akan menjalani rapid test, pihaknya masih menunggu data dari Dinas Pariwisata.

Pasalnya dinas kesehatan hanya selaku penyelenggara rapid test tersebut.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Pariwisata Badung I Made Badra menyatakan rapid test bagi pekerja pariwisata akan dilakukan secara bertahap.

Menurut Badra, dalam surat edaran Dinas Pariwisata Provinsi Bali rapid test dilakukan perusahaan dengan biaya mandiri.

Tapi menurut Badra, hasil rapat terakhir di provinsi, pemerintah daerah diperbolehkan memfasilitasi.