Breaking News:

Bupati Sebut Realisasi APBD 2019 Gianyar Memenuhi Target

Bupati Gianyar, Made Mahayastra menyampaikan Rancangan Pelaksanaan APBD 2019, Senin (6/7/2020).

Tribun Bali/I Wayan Eri Gunarta
FOTO: Bupati Gianyar, Made Mahayastra menyerahkan berkas pertanggung jawaban APBD 2019 pada Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta, di ruang rapat paripurna DPRD Gianyar, Senin (6/7/2020) 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Bupati Gianyar, Made Mahayastra menyampaikan Rancangan Pelaksanaan APBD 2019, Senin (6/7/2020).

Sidang yang dilaksanakan di ruang sidang paripurna DPRD Gianyar itu, diikuti oleh sejumlah kepala OPD secara virtual.

Dalam sidang hanya dihadiri pimpinan, seperti Wabup AA Gede Mayun, Ketua DPRD Wayan Tagel Winarta, Wakil Ketua Gusti Ngurah Anom Masta serta sejumlah anggota DPRD. 

Bupati Gianyar, Made Mahayastra menyampaikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019, yang direncanakan Rp 2,37 miliar lebih terealisasi Rp 2,30 miliar atau 97 persen.

Ini Tata Cara Memperoleh Keringanan Biaya Kuliah, Mahasiswa Akan Terima Bantuan UKT/SPP Rp 2,4 Juta

Empat SMA di Gianyar Tambah Rombel

Dewan dan Akademisi Minta Anggaran Sektor Pertanian di Bali Dinaikkan

Pendapatan transfer pemerintah provinsi, pusat sebesar Rp 1,29 miliar terealisasi Rp 1,24 miliar atau 96,8 persen.

Sedangkan belanja daerah yang direncanakan Rp 2,39 triliun terealisasi Rp 2,22 triliun.

"Realisasi belanja lebih rendah sebesar Rp 157,38 miliar, karena ada efisiensi dalam pengeluaran belanja," jelas Mahayastra. 

Dari pelaksanaan APBD 2019,  kata dia, Kabupaten Gianyar memperoleh LHP BPK RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut menurut Mahayastra tak terlepas dari dukungan semua pihak, baik dari legislatif, eksekutif dan semua elemen masyarakat yang mendukung pembangunan di Gianyar, Bali.

"Birokrasi telah menjalankan pemerintahan yang baik, saya patut berbangga atas kinerja yang dicapai," ujarnya. 

Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta mengapresiasi kinerja eksekutif dalam menjalankan pemerintahan.

Nantinya, pihaknya akan membentuk pansus RPJ 2019. 

Pansus RPJ memiliki waktu sampai 60 hari untuk menuntaskan agar memberikan rekomendasi terkait diterima atau tidaknya pertanggungjawaban realisasi APBD 2019 itu.

"Minggu ini Pansus sudah mulai bekerja, rekomendasi keluar sebelum waktu yang ditetapkan,” tandasnya. (*).

Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved