Breaking News:

Dari Rp 22,5 Miliar, Serapan BST Mahasiswa Baru Terserap Rp 13,8 Miliar

Dari Rp 22,5 Miliar, Serapan BST Mahasiswa Baru Terserap Rp 13,8 Miliar

NET
Ilustrasi uang 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR-Serapan anggaran Pemprov Bali untuk meringankan biaya pendidikan khususnya perguruan tinggi negeri dan swasta ternyata masih rendah. Dari anggaran Rp22,5 miliar, hanya Rp13,8 miliar yang terserap. Alias hanya 61 persen saja. Hal itu terungkap dalam diskusi publik secara daring (online) yang digelar kolaborasi Balebengong, SAKTI, LBH, dan AJI Denpasar, Selasa (7/7/2020) sore.

"Usulan dari PTN/ PTS realisasinya Rp13.801.900.000," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali, I Ketut Sudarma yang menjadi pembicara pertama.

Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan, lanjut Sudarma, juga tidak mencapai kuota. Dari kuota bantuan maksimal Rp1,5 juta untuk sekitar 15 ribu mahasiswa, cuma terealisasi 9.490.

Selain Sudarma, diskusi ini juga menghadirkan beberapa pihak lain. Antara lain Wakil Rektor IV Unud, Prof Ida Bagus Wyasa Putra; Wakil Rektor Bidang Akademik Undiknas, Dr Ni Wayan Widhiastini; juga diikuti sejumlah perwakilan dari BEM Unud, dan sejumlah organisasi kemahasiswaan di Bali. Diskusi dipandu Seira.

Prof Wyasa menyebutkan, dengan kuota 3.250 mahasiswa penerima BST pendidikan di Unud, hanya 1.065 yang mengajukan kepada pihak rektorat. Setelah melalui verifikasi, hanya 373 mahasiswa yang memenuhi syarat. Menurut Wyasa, banyak mahasiswa yang  tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali. 

"Di antaranya kriteria KTP Bali dan surat PHK yang tidak terpenuhi," ujarnya.

Dr Widhiastini juga menyampaikan bahwa kuota penerima BST PT di Undiknas juga tidak terpenuhi. Bahkan, akunya, pada awalnya susah mencari mahasiswa untuk memenuhi kuota tersebut. Setelah melakukan upaya akhirnya tercapai data 280 mahasiswa  yang memenuhi syarat, dari 320 yang mengajukan usulan. 

Padahal kuota untuk Undiknas lumayan banyak, yakni 400 mahasiswa. Beberapa peserta diskusi mempersoalkan kriteria yang terkesan diskriminatif. Seperti disampaikan Ufiya Amirah, dari Komunitas Aspirasi Mahasiswa Udayana (KAMU), yang menyampaikan banyak keluhan mahasiswa tidak bisa mendapatkan BST PT padahal kuota yang diberikan cukup banyak. 

Ia menyatakan, kriteria penerima BST juga condong bagi buruh (formal). Sedangkan bagi mahasiswa yang orang tuanya sebagai petani, pedagang toko kelontong, atau nelayan tidak bisa memenuhi syarat. Hal ini juga ditanyakan Direktur LBH Bali, Kadek Vany Primaliraning yang menyebut Pergub 15/2020 lebih menekankan pekerja formal, sedangkan pekerja informal tidak mendapatkan tempat.

Menanggapi hal tersebut, Sudarma menyatakan pihaknya hanya menjalankan aturan. 

Halaman
12
Penulis: I Wayan Erwin Widyaswara
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved