Bappeda Badung Tegaskan TAPD Masih Lakukan Pembahasan Perancangan
I Made Wira Dharmajaya menegaskan, segala sesuatu itu masih dinamis atau masih dalam pembahasan atau kajian lagi.
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Terkait dengan belum jelasnya kabar yang beredar mengenai pemotongan gaji hingga 50 persen kepada pegawai kontrak di Badung menjadi menjadi tanda tanya besar.
Hal itu lantaran Badung yang dijuluki Kabupaten terkaya di Bali seakan kini ketar ketir mengenai masalah keuangan ditengah pandemi Covid-19.
Hal itu juga terlihat ditengah pandemi Covid-19 banyak proyek yang di rancang Badung batal di bangun.
Anggaran untuk penangan Covid-19 pun berasal dari refocusing anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemkab Badung.
• Update Virus Corona di Buleleng: Pasien Positif Covid-19 Bertambah Dua Orang
• Warung Babi Guling Pande Egi Terapkan Protokol Kesehatan
• Telur Dapat Membantu Menurunkan Berat Badan, Ini Alasannya
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung, I Made Wira Dharmajaya saat dikonfirmasi mengaku terkait masalah rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung adalah rapat internal.
“Semua itu masih dalam proses. Kita masih lakukan pembahasan perancangan,” ujarnya saat dikonfirmasi Rabu (7/7/2020).
Pihaknya menegaskan, segala sesuatu itu masih dinamis atau masih dalam pembahasan atau kajian lagi.
Sehingga benar-benar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan untuk penggunaan anggaran di Kabupaten Badung, Bali.
“Ini sebenarnya masih pembahasan internal, dan semua masih berproses,” tegasnya kembali
Disinggung mengenai kapan akan dibahas kembali mengenai anggaran Perubahan tahun 2020 itu yang dilakukan TAPD Badung, mantan Sekwan DPRD Kabupaten Badung itu mengaku bergantung pada pimpinan.
“Jadi kami menunggu perintah pimpinan saja,” jelasnya
Ditanya kembali apakah hasil rapat TAPD yang dilakukan secara internal itu sudah dilaporkan kepada pimpinan, pihaknya enggan untuk membeberkannya.
Ia menegaskan, jika pembahasan tersebut masih mentah.
“Belum-belum.. bahannya masih mentah ini. masih perlu kajian-kajian teknis,” ujarnya sembari mengatakan masih banyak hal yang harus dibahas.
Lanjut dirinya menegaskan, jika rapat tersebut adalah rapat terbatas yang dilakukan Tim Anggaran Kabupaten Badung, sehingga pihaknya mengaku perlu untuk dibahas kembali.
“Sekali lagi saya garis bawahi rapat kemarin hanya terbatas, dan tim anggaran perlu dimatangkan lagi, dikaji, dibahas dan diperdalam,” ungkapnya
Disinggung kembali mengenai pemotongan 50 persen itu, pihaknya mengaku semuanya masih dalam proses.
Begitu juga saat ditanya apakah karena adanya rasionalisasi ia enggan menjawab lebih lanjut.
“Ini masih berproses, tunggulah perkembangannya lebih lanjut,” pungkasnya.
Sementara Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi.
Dihubungi via telpon tidak nyambung.
Diberitakan sebelumnya, pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah kabupaten Badung pakrimik, Selasa (7/7/2020).
Mereka bertanya-tanya akan nasib mereka lantaran gajinya akan di potong.
Selain itu, juga beredar kabar gaji mereka bakal terpangkas sebesar 50 persen untuk enam bulan kedepan.
Dari kabar yang beredar pemotongan gaji hingga 50 persen ini sudah dibahas dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk perubahan anggaran tahun 2020, Senin (6/7/2020) kemarin.
Kendati demikian, pembahasan dalam rapat tersebut belum diserahkan kepada Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.
Sehingga pegawai kontrak bingung.
“Bagaiman ini benar ya informasi ini,” tanya salah satu pegawai kontrak.
Kabarnya juga selain membahas pemotongan gaji kontrak, rapat TAPD juga membahas rencana pemotongan perjalan dinas dalam dan luar negeri semua perangkat daerah.
Kemudian honor tim dinolkan, perjalanan dinas DPRD Badung dipotong 50 persen dari pagu, semua santunan dipotong 50 persen, gaji staf ahli dipotong 50 persen, gaji kelompok ahli dipotong 50 persen.
Namun, untuk perjalanan dinas Sekda Badung tetap.
Pesan itu pun beredar di grup WhatsApp.
Tak hanya pegawai kontrak, salah satu guru honorer di Kabupaten Badung Putu Antara juga mengakui mendapat informasi tersebut.
“Saya mendapat informasi itu di grup sekolah, ada teman yang membagikan. Benar ini ya?,” kata Putu Antara. (*)