Tolak Klaim China Atas LCS, Begini Pernyataan Keras Menlu AS Mike Pompeo

TRIBUN-BALI.COM, WASHINGTON - Klaim China atas sumber daya lepas pantai yang disengketakan di Laut China Selatan menuai penolakan dari Pemerintah Amerika Serikat (AS), Senin (13/7/2020). 

Hal ini semakin memperburuk hubungan kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut. 

Terkini, melansir via Reuters, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyebut bahwa China tidak menunjukkan dasar hukum yang komprehensif untuk ambisinya di Laut China Selatan. 

Bahkan selama bertahun-tahun telah menggunakan intimidasi terhadap negara-negara pantai Asia Selatan lainnya. 

"Kami memperjelas: Klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan sepenuhnya melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengendalikan mereka," kata Pompeo seperti yang dikutip Reuters.

Amerika Serikat telah lama menentang klaim teritorial China yang luas di Laut China Selatan dengan mengirimkan kapal perang secara teratur melalui jalur air strategis untuk menunjukkan kebebasan navigasi di sana.

Pernyataan Senin kemarin mencerminkan nada yang lebih keras.

"Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritimnya," kata Pompeo.

Analis regional mengatakan akan sangat penting untuk melihat apakah negara-negara lain akan mengadopsi sikap AS dan apa yang mungkin dilakukan Washington untuk memperkuat posisinya dan mencegah Beijing menciptakan "fakta di atas air" untuk mendukung klaimnya.

Hubungan antara Amerika Serikat dan China semakin tegang selama enam bulan terakhir atas penanganan Beijing terhadap pandemi virus corona.

Cengkeraman China yang semakin ketat di Hong Kong dan penumpasannya terhadap komunitas Muslim Uighur di Tiongkok menjadi beberapa alasan penyebabnya.

Data Reuters menunjukkan, China mengklaim 90% dari Laut China Selatan yang berpotensi kaya energi.

Namun Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga mengklaim bagian-bagiannya, di mana sekitar US$ 3 triliun perdagangan melalui wilayah ini setiap tahunnya. 

Beijing telah membangun pangkalan-pangkalan di atas militer di wilayah itu, meskipun mengatakan niatnya untuk perdamaian.

Beijing secara rutin menjabarkan ruang lingkup klaimnya dengan mengacu pada apa yang disebut sembilan garis putus-putus yang meliputi sekitar sembilan persepuluh dari Laut China Selatan 3,5 juta kilometer persegi di peta Tiongkok.