Ada di wilayah KRB, Frontier dan Walhi Bali Protes Rencana Pembangunan Pusat Kebudayaan di Klungkung

Protes diajukan lantaran proyek Pusat Kebudayaan Terpadu dibangun di kawasan rawan bencana dengan intensitas tinggi.

Dokumentasi Walhi Bali
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, I Made Juli Untung Pratama menyampaikan nota protes terkait rencana proyek Pusat Kebudayaan Terpadu di Kabupaten Klungkung dalam Konsultasi Publik Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali, Selasa (4/8/2020). Nota protes diterima oleh Kepala DKLH Provinsi Bali, I Made Teja 

Kawasan ini berpotensi terlanda lahar/banjir dan kemungkinan akan terkena perluasan lahar/awan panas.

Pasien Positif Covid-19 di Buleleng Bertambah Empat Orang

Anggaran Terbatas, 12 Desa di Buleleng Tak Mampu Salurkan BLT Dana Desa Gelombang Kedua

Grab Hadirkan 5 Solusi #TerusUsaha di Bali untuk Dorong Digitalisasi UMKM

Untung Pratama juga menguraikan bahwa rencana proyek Pusat Kebudayaan Terpadu di kawasan rawan bencana tinggi tersebut juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas komersial.

Berbagai fasilitas komersial itu seperti marina, apartement, hotel, olahraga, convention hingga pelabuhan yang sedikitnya akan menampung kurang lebih 15.000 orang.

Ia menegaskan bahwa apabila proyek tersebut dibangun di lokasi tersebut maka akan menjadi kuburan massal apabila terjadi bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.

"Kami khawatir lokasi tersebut menjadi kuburan massal karena potensi bencana tinggi sekali," tegasnya dalam pertemuan tersebut yang juga dihadiri perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi Bali sekaligus sebagai pemrakarsa proyek, I Nengah Riba itu.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar Kepada DKLH agar memberikan penilaian KA ANDAL Rencana Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Terpadu di Kabupaten Klungkung tidak layak.

Selain itu pihaknya berharap agar DKLH juga merekomendasikan kepada Gubernur Bali agar mengeluarkan surat edaran larangan dan selanjutnya menolak seluruh rencana proyek yang dibangun di KRB.

Kepala DKLH Provinsi Bali, I Made Teja mengatakan, berbagai masukan perbaikan terkait KA-ANDAL akan dikaji terlebih dahulu guna melengkapi dokumen sebagai kajian tambahan.

 Apalagi lokasi pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Terpadu sejarahnya dulu sampai sekarang merupakan kawasan yang berisiko.

 Oleh karena itu, pihaknya perlu kajian dalam pengelolaan pembangunan tersebut.

"Ya silakan memberikan masukan, kan tidak masalah. Makanya di situ juga kita libatkan Walhi juga ikut sebagai memberikan masukan-masukan," kata Teja saat dikonfirmasi Tribun Bali melalui sambungan telepon dari Denpasar.

Teja menegaskan, nantinya rencana proyek tersebut akan terus dikasi lebih lanjut dengan mengikuti masukan-masukan dari tim ahli.

Ia mengatakan, proses KA-ANDAL baru proses awal agar dapat diketahui bagaimana proyek tersebut, dampak apa yang bakal muncul, tim ahli apa saja yang perlu dilibatkan dan data pendukung apa saja yang harus disiapkan oleh pihak konsultan.

Berbagai hal tersebut disiapkan agar memenuhi persyaratan secara aturan yang berlaku.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved