Breaking News:

Ada di wilayah KRB, Frontier dan Walhi Bali Protes Rencana Pembangunan Pusat Kebudayaan di Klungkung

Protes diajukan lantaran proyek Pusat Kebudayaan Terpadu dibangun di kawasan rawan bencana dengan intensitas tinggi.

Dokumentasi Walhi Bali
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, I Made Juli Untung Pratama menyampaikan nota protes terkait rencana proyek Pusat Kebudayaan Terpadu di Kabupaten Klungkung dalam Konsultasi Publik Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali, Selasa (4/8/2020). Nota protes diterima oleh Kepala DKLH Provinsi Bali, I Made Teja 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali mengajukan protes keras terkait rencana proyek Pusat Kebudayaan Terpadu di Kabupaten Klungkung.

Protes diajukan lantaran proyek Pusat Kebudayaan Terpadu dibangun di kawasan rawan bencana dengan intensitas tinggi.

Nota protes langsung diserahkan oleh perwakilan dari Walhi Bali dan diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali, I Made Teja.

Direktur Eksekutif Walhi Bali, I Made Juli Untung Pratama mengingatkan, bahwa lokasi pembangunan proyek tersebut berada di kawasan rawan bencana.

Kubu Massker Yakin ‘Akar Rumput’ Hanura Tak ke Dana-Artha pada Pilkada Karangasem 2020

Bertambah, Pasien Covid-19 yang Meninggal di Karangasem

Berbalik Arah, Hanura Tinggalkan Massker Lalu Dukung Dana-Artha di Pilkada Karangasem

 Ia menyitir pernyataan Presiden RI Joko Widodo pada Juli 2019 lalu yang mengatakan bahwa "Indonesia berada di kawasan cincin api rawan bencana. Kalau di satu lokasi di daerah rawan gempa atau banjir, ya harus tegas disampaikan, jangan dibangun Bandara, bendungan dan perumahan”. Statemen ini dikatakan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Istana Negara.

"Walaupun itu disampaikan di Rakornas BMKG, pernyataan tersebut kami maknai sebagai perintah, baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak terkecuali Pemerintah Provinsi Bali," kata Untung Pratama dalam Konsultasi Publik Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) di DKLH Provinsi Bali, Selasa (4/8/2020).

Untung Pratama mengatakan, dalam dokumen KA-ANDAL rencana Pusat Kebudayaan Terpadu dinyatakan bahwa pembangunan proyek terletak pada kawasan rawan gempa bumi tinggi.

Kemungkinan gempanya bisa mencapai magnitudo 7 SR lebih, yang menurut BMKG sudah dapat merusak bahkan merobohkan bangunan.

Disamping itu dalam kajian Tsunami KA-ANDAL, proyek ini berada pada episentrum 60 kilometer, sehingga apabila diguncang gempa berkekuatan 6,5 SR maka akan berpotensi terjadi tsunami.

Halaman
1234
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved