Ada di wilayah KRB, Frontier dan Walhi Bali Protes Rencana Pembangunan Pusat Kebudayaan di Klungkung

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali mengajukan protes keras terkait rencana proyek Pusat Kebudayaan Terpadu di Kabupaten Klungkung.

Protes diajukan lantaran proyek Pusat Kebudayaan Terpadu dibangun di kawasan rawan bencana dengan intensitas tinggi.

Nota protes langsung diserahkan oleh perwakilan dari Walhi Bali dan diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali, I Made Teja.

Direktur Eksekutif Walhi Bali, I Made Juli Untung Pratama mengingatkan, bahwa lokasi pembangunan proyek tersebut berada di kawasan rawan bencana.

• Kubu Massker Yakin ‘Akar Rumput’ Hanura Tak ke Dana-Artha pada Pilkada Karangasem 2020

• Bertambah, Pasien Covid-19 yang Meninggal di Karangasem

• Berbalik Arah, Hanura Tinggalkan Massker Lalu Dukung Dana-Artha di Pilkada Karangasem

 Ia menyitir pernyataan Presiden RI Joko Widodo pada Juli 2019 lalu yang mengatakan bahwa "Indonesia berada di kawasan cincin api rawan bencana. Kalau di satu lokasi di daerah rawan gempa atau banjir, ya harus tegas disampaikan, jangan dibangun Bandara, bendungan dan perumahan”. Statemen ini dikatakan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Istana Negara.

"Walaupun itu disampaikan di Rakornas BMKG, pernyataan tersebut kami maknai sebagai perintah, baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak terkecuali Pemerintah Provinsi Bali," kata Untung Pratama dalam Konsultasi Publik Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) di DKLH Provinsi Bali, Selasa (4/8/2020).

Untung Pratama mengatakan, dalam dokumen KA-ANDAL rencana Pusat Kebudayaan Terpadu dinyatakan bahwa pembangunan proyek terletak pada kawasan rawan gempa bumi tinggi.

Kemungkinan gempanya bisa mencapai magnitudo 7 SR lebih, yang menurut BMKG sudah dapat merusak bahkan merobohkan bangunan.

Disamping itu dalam kajian Tsunami KA-ANDAL, proyek ini berada pada episentrum 60 kilometer, sehingga apabila diguncang gempa berkekuatan 6,5 SR maka akan berpotensi terjadi tsunami.

“Gempabumi dengan skala intensitas VII-VIII Modified Mercally Intensity (MMI). Menurut BMKG sudah dapat merusak bahkan merobohkan bangunan,” tegasnya.

Dalam peta potensi tsunami rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Terpadu juga berada pada kawasan potensi tsunami tinggi.

Apabila tsunami terjadi mencapai kecepatan 50 km maka energinya akan merusak pantai yang dilaluinya.

Selain berpotensi gempa dan tsunami, kawasan pembangunan Pusat Kebudayaan Terpadu juga berada di kawasan rawan bencana Gunung Api, tepatnya masuk pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) I.

Kawasan ini berpotensi terlanda lahar/banjir dan kemungkinan akan terkena perluasan lahar/awan panas.

• Pasien Positif Covid-19 di Buleleng Bertambah Empat Orang

• Anggaran Terbatas, 12 Desa di Buleleng Tak Mampu Salurkan BLT Dana Desa Gelombang Kedua

• Grab Hadirkan 5 Solusi #TerusUsaha di Bali untuk Dorong Digitalisasi UMKM