Kementerian Agama RI Lantik Dirjen Bimas Hindu dan 4 Pejabat Eselon 1 Lainnya

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menteri Agama RI, Jenderal TNI ( Purn) Fachrul Razi melantik lima pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Agama RI, salah satunya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Hindu, Tri Handoko Seto.

Pelantikan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, MH Thamrin, Jakarta, Senin (10/8/2020).

Selain Seto, Menag Fachrul Razi juga melantik Deni Suardini sebagai Inspektur Jenderal, Muhammad Ali Ramdhani sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Yohanes Bayu Samodro sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan Achmad Gunaryo sebagai Kepala Balitbang Diklat.

Hadir sebagai saksi pelantikan, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dan Plt Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar.

Pelantikan juga dihadiri Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri Agama, dan Pejabat Eselon I lainnya.

Menag berharap pelantikan pejabat Eselon I ini dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, apalagi mereka adalah pejabat yang terpilih melalui Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya yang prosesnya berlangsung sejak April 2020.

• Amanda Manopo Mengaku Lebih Dulu Nembak Billy Syahputra Buat Apa Sih Gengsi

• Tak Temukan Uang Kepeng, Warga Malah Temukan Orok Bayi di Pantai

• 12 Pasien Covid-19 Sembuh di Karangasem, Positif Bertambah 1 Orang

"Sebuah tantangan yang luar biasa, hampir satu tahun kita mengalami kekosongan enam jabatan Eselon I, tetapi selama ini Kemenag tetap bisa berlari dengan kencang," kata Menag di keterangannya seperti dikutip Tribun Bali dari Tribunnews.com.

"Hari ini, lima jabatan telah diisi. Kami berharap, Kementerian Agama akan dapat berlari jauh lebih kencang. Sekali lagi, saya ucapkan selamat menunaikan tugas dengan baik," lanjutnya.

Menag berpesan agar para pejabat baru dapat membuang jauh-jauh ego sektoral dan mental feodal dalam memberikan layanan bagi masyaraka.

“Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Semakin banyak pejabat yang memiliki karakter yang baik, berani melakukan hal yang benar, akan semakin baik bagi organisasi," pesan mantan wakil Panglima TNI ini.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia Bali, I Komang Agus Widiantara memberikan apresiasi pimpinan baru di lingkungan Ditjen Bimas Hindu, Kemenag RI.

• Wali Kota Nadjmi Adhani Meninggal Setelah Dinyatakan Covid-19, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan

• Gelar Upacara, Kodam IX/Udayana Terima 25 Personel Satuan BKO yang Kembali dari Tugas

• Jadwal Belajar dari Rumah Selasa 11 Agustus 2020, Ada Penayangan Film Nasional Seleb Kota Jogja

"Beliau adalah senior kami sebenarnya. Beliau juga alumni Peradah tahun 2006 di Jakarta. Jadi pimpinan sekarang ini aktivis dan kebetulan beliau juga masih aktif sebagai Ketum Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia," tuturnya saat dihubungi Tribun Bali via pesan WhatsApp, Senin (10/8/2020) malam.

Agus Widiantara menilai, tantangan sebagai Dirjen Bimas Hindu tidak mudah di tengah Agama Hindu di Indonesia yang begitu beragam.

Terlebih sekarang ada kebangkitan Hindu nusantara dengan berbagai etnis dan budaya.

"Ini menjadi tantangan yang cukup berat. Namun bukan berarti beliau tidak bisa bekerja," kata pria yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Sekretaris DPP Peradah Indonesia Bali ini.

Ia juga menyoroti visi misi dari Seto yang mempunyai visi misi membangun Hindu dari pinggiran.

Baginya hal itu menjadi kunci, sebab selama ini harus diakui bahwa pembangunan Hindu di Indonesia masih sangat Bali sentris.

Oleh karena itu, pihaknya dari DPP Peradah Indonesia Bali berharap agar Dirjen Bimas Hindu yang baru bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan siapapun, baik organisasi, lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk mengembangkan kultur Hindu di manapun berada.

"Khususnya kami Peradah organ Hindu di Bali sebagai representasi dari hal itu juga siap untuk bekerja sama," tegas Alumni Magister Ilmu Komunikasi IHDN Denpasar ini.

• Tambang Pasir Harus Dilarang, Fraksi Demokrat Urai Pasal Rawan di Ranperda RZWP3K

• Kemenkeu Sudah Kumpulkan 208.000 Nomor Rekening Pekerja untuk Program BLT Rp 600 Ribu Per Bulan

Agus Widiantara mengaku telah menjadi mitra kerja dari Seto sudah dari tahun 2015, tepatnya semenjak masih menjadi sekretaris dan kini berlanjut sebagai Ketua di DPP Peradah Bali.

Ke depan, ia berkeyakinan bahwa DPP Peradah Indonesia Bali siap bekerja sama dengan Dirjen Bimas Hindu, terutama dalam bidang literasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Selain dengan organisasi, lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan, Widiantara berharap Seto bisa berkoordinasi dengan tokoh-tokoh umat Hindu yang tersebar di Indonesia, khususnya di Bali.

"Harus diakui pemimpin lembaga ini (Ditjen Bimas Hindu) sekarang, maaf etnisnya Jawa, dan ini menjadi tantangan karena sebagian besar kini kebangkitan Hindu kiblatnya dalam tanda kutip adalah di Bali," kata dia.

"Jadi mau tidak mau, suka tidak suka beliau harus membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh di Bali, terlepas dari beliau memiliki sikap/kebijakan yang saya kira universal atau merangkil nantinya. Saya kira itu penting juga karena kita akan membangun Hindu yang lebih lengkap, untuh dan komprehensif dalam konteks nusantara, ke-Indonesia-an lah," imbuhnya.

Selanjutnya, yang menjadi catatan Widiantara yakni mengenai masalah keutamatan Hindu di Indonesia, khususnya mengenai data keumatan.

Baginya data keumatan di Indonesia yang harus dibereskan karena selama ini terjadi tumpang tindih antara Ditjen Bimas Hindu, Badan Pusat Statistik (BPS) maupun dengan majelis keumatan.

"Ini harus butuh penyinkronan serius. Jadi Dirjen Bimas Hindu yang baru memiliki tantangan besar di bidang pendataan," kata dia.

Widiantara menegaskan bahwa data keutaman di Indonesia ini menjadi sangat penting, sebab sudah dijadikan sebagai media dalam pengembangan kebijakan dan anggaran.

Apalagi jika berbicara mengenai anggaran, hal itu baginya sangat penting untuk berbagai sektor dan bidang.

Sebab membangun Hindu tidak hanya sekadar membangun parhyangan-nya atau tempat-tempat ibadahnya saja, tetapi yang tidak kalah penting adalah SDM Hindu.

Oleh karena itu, pasraman-pasraman Hindu yang menjadi konsen dari Dirjen Bimas Hindu sebelumnya harusnya dimaksimalkan lagi di era kepemimpinan yang baru. Widiantara menegaskan bahwa pasraman Hindu menjadi media yang cukup relevan dalam sarana pengembangan Hindu di masa depan.

Tak hanya itu, Widiantara juga menyoroti berkaitan dengan politik keumatan. Seharusnya hal tersebut diutamakan, terutama yang berkaitan dengan komunikasi antara Dirjen Bimas Hindu dengan tokoh-tokoh di DPR RI.

Komunikasi ini, terutama mengenai kebijakan-kebijakan sangat penting guna menembuskan anggaran.

"Karena ini urgent, berbicara mengenai kelembangan kita mengeksekusinya dengan anggaran. Dengan kreativitas saja tidak cukup. Dengan inovasi tidak saja cukup kalau tidak didukung dengan logistik yang cukup," jelasnya.

"Jadi saya kira PR pertama yang menjadi PR Dirjen Bimas Hindu adalah membangun komunikasi dengan elit-elit Hindu di manapun berada ,seperti di Bali, di NTB, di Lampung, di Sulawesi dan seterusnya. Karena daerah daerah itu adalah basis-basis Hindu di Indonesia, baik dilakukan secara tatap mula maupun daring di tengaj situasi dan kondisi saat ini," paparnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Bali, I Gede Diyana Putra mengatakan, siapapun yang menjadi Dirjen Bimas Hindu pihaknya bisa menghormati keputusan tersebut, mengingat para calon telah melalui proses yang ketat.

Pihaknya mengaku siap bersinergi dan menjadi mitra kritis Dirjen Bimas Hindu dalam menyelesaikan persoalan umat.

KMHDI mencatat ada lima PR yang diharapkan bisa diselesaikan oleh Dirjen Bimas Hindu yang baru, di antaranya kemandirian ekonomi, intoleransi, upaya konversi, data kependudukan umat, dan pendidikan agama Hindu. Berkaitan dengan kemandirian ekonomi, Diyana menilai bahwa di tengah pandemi Covid-19 perekonomian masyarakat sedang lesu.

Kemandirian dan ketahanan ekonomi umat Hindu ini dapat dilakukan melalui program-program di Kemenag. "Nah harapannya melalui Dirjen yang baru ini terkhusus mampu meningkatkan kemandirian ekonomi umat Hindu di seluruh Indonesia," jelasnya.

Tak hanya itu, diharapkan Dirjen Bimas Hindu juga bersinergi dengan kementerian lain dalam membangun ekonomi umat seperti membangun koperasi, penyelesaian bidang ketenagakerjaan dan sebagainya.

Diayana menyebutkan, saat ini sangat riskan mengenai masalah intoleransi di Indonesia. Dirinya menyebut masih banyak ada kasus intoleransi yang bisa ditelusuri di berbagai daerah di Indonesia. "Bawasannya di seluruh Indonesia masih ada umat yang mendapat diskriminasi seperti akses beragama, akses beribadah mereka masih kurang," kata dia.

Tak hanya intoleransi dengan umat agama lain, Diyana juga menyoroti adanya hal serupa di internal umat Hindu sendiri. Terlebih Bali dalam beberapa waktu terkahir sempat "panas" dengan polemik Hare Krisna. Situasi ini pun membuat lembaga umat Hindu seperti Parisdha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Adat (MDA) bergerak.

"Nah harapannya Dirjen Bimas Hindu ini mampu meredam, agar tidak terjadi sebuah kontestasi politik yang berbungkus agama. Karena sebentar lagi di Bali beberapa daerah akan menghelat pesta demokrasi," paparnya.

Sama seperti DPP Peradah Indonesia Bali, PD KMHDI Bali juga mempermasalahkan data umat Hindu di Indonesia yang belum tersinkronisasi.

Diharapkan pada sensus penduduk yang akan dilaksanakan pada September mendatang, Dirjen Bimas Hindu mampu mensosialisasikan kepada umat di Hindu di seluruh Indonesia.

Selain demi kepentingan keutamatan, hal ini juga sebagai bagian dari membantu kepentingan bangsa dan negara ke depan.

Terkahir mengenai pendidikan agama, Diyana menegaskan bahwa Hindu perlu restrukturisasi kurikulum pendidikan.

Ia berharap ke depan bisa dibuatkan khusus pendidikan agama Hindu yang lebih relevan seperti porsi di sekolah dasar hingga di perguruan tinggi.

Hal itu dilakukan karena kecerdasan kognitif di masing-masing tingkat pendidikan tersebut sudah ada peningkatan, sehingga sudah bisa dibedakan porsi dan pendidikan agama.

"Harapannya pada Kementerian Agama, khususnya (Dirjen) Agama Hindu mampu mengajak mahasiswa untuk kristis dalam mendalami teologi agar mahasiswa mempunyai bekal tatwa dalam kehidupan beragama," jelasnya.

Tak hanya itu, permasalahan pendidikan juga berkaitan dengan minimnya guru agama Hindu di Indonesia. "Kalau di Bali okelah kita masih belum ada masalah yang muncul di media-media.

Namun di luar Bali, bahkan karena minoritas, permasalahan ini tidak muncul sehingga kita lah yang mengarahkan hal tersebut.

Masih banyak saudara-saudara kita pelajar di daerah-daerah di luar Bali yang tidak memiliki guru agama Hindu di sekolahnya. Mereka beragama Hindu tapi diajat oleh agama Kristen gitu misalkan. Itu kami KMHDI ada datanya," kata dia.

Di bidang literasi, seperti buku-buku agama Hindu dan pasraman juga perlu ditingkatkan jumlahnya agar lebih banyak lagi ruang bagi masyarakat untuk belajar teologi atau keagamaan.

Di sisi lain, PD KMHDI Bali berharap Dirjen Bimas Hindu yang baru mampu menekan angka konversi agama Hindu agar anggaran pemerintah kepada umat Hindu tidak menurun.

"Anggaran yang meskipun sedikit dibandingkan umat yang lainnya namun sangat bermanfaat bagi umat Hindu khususnya di sektor pendidikan," jelasnya. (*)