Guru Besar FP Unud: Seharusnya Bali Kurangi Ketergantungan Pariwisata Sejak 20 Tahun Lalu
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa Bali harus segera melakukan transformasi pembangunan ekonomi dan
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
lihat foto
"Itu bermakna bahwa kalau ingin melakukan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, maka pembangunan harus dilakukan di sektor pertanian dan pengolahan hasil-hasil pertanian," tuturnya.
Windia mengatakan, sudah menjadi rahasia umum di dunia, bahwa tidak banyak pemimpin yang ingin berkecimpung dalam pembangunan sektor pertanian.
Hal ini disebabkan oleh banyak alasan, terutama karena alasan-alasan politis.
• Dirancang dengan Perhitungan Realistis, Giri Prasta Jelaskan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
• KEMBALI2020: Satukan Ubud Writers Festival dan Ubud Food Festival
• Update Covid-19 di Denpasar - 9 Orang Sembuh, Kasus Positif Bertambah 10 Orang
"Kita tidak anti pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebaiknya pertumbuhan itu dilakukan via pemerataan, yakni via pembangunan pertanian dan pengolahan hasil-hasilnya," kata dia.
Windia menilai, pertumbuhan ekonomi yang dilakukan sebenarnya tidak harus melalui perusakan lingkungan seperti yang terjadi saat ini sebagai dampak pembangunan yang tumbuh “liar” untuk melayani pariwisata massal.
"Aduh, Bali sudah babak belur karenanya. Begitu merebak virus korona, maka mendadak sontak perekonomian Bali terkontraksi 1 persen dalam kwartal pertama dan kemudian terkontraksi lebih dalam lagi yakni 10 persen dalam kwartal kedua," tuturnya.
"Kaum ekonom mengatakan bahwa, kalau dua kwartal sudah terkontraksi, maka hal itu sudah berarti resesi. Inilah hasil dari kebijakan yang “mendewakan” sektor tersier, tanpa memperhatikan sektor primer dan sekunder," imbuhnya. (*)
