Pembukaan Pariwisata Bali untuk Wisman Ditunda, Ini Saran Ketua IHGMA Bali

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA -Ditengah keputusan pemerintah menunda pembukaan dan reaktivasi pariwisata Bali untuk wisatawan mancangera, semestinya upaya-upaya untuk meyakinkan pasar harus terus dilakukan. 

Hal ini disampaikan Praktisi Pariwisata sekaligus Ketua IHGMA DPD Bali, Nyoman Astama, Senin (24/8/2020) kepada tribunbali.com.

Menurutnya upaya sebelumnya yang dilakukan pemerintah dan industri sudah sangat bagus dengan mengikuti anjuran dan prosedur protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment friendly) sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat dalam kerangka tatatan Bali era baru.  

Bahkan Disparda Provinsi dan Kabupaten/Kota pun telah membentuk team verifikasi untuk melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap kesiapan industri baik oleh perusahan/manajemen maupun karyawannya dalam menerapkan protokol kesehatan yang meliputi unsur produk, pelayanan dan tata kelola. 

• Ini 6 Manfaat Berkebun Bagi Kesehatan, Mengusir Rasa Jenuh hingga Stres

• Polwan Polres Klungkung Serempak Turun ke Jalan, Atur Lalu Lintas dan Bagi Masker

• Ini Kepribadian Masing-masing Shio yang Wajib Anda Tahu, Shio Kambing Memiliki Karakter yang Penurut

Yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat dan wisatawan. 

Verifikasi ini menyasar pemangku kepentingan yaitu 4C (Company, Customer, Care-taker, Community). 

“Banyaknya bidang usaha yang sudah beraktivitas, mesti didahului dengan verifikasi dan dilakukan pengawasan / monitoring kalau benar-benar ingin wisatawan percaya terhadap kesiapan Bali,” ungkap Astama.

Kekhawatiran pemerintah bila Bali dibuka dapat menyebabkan klaster baru, seharusnya dilakukan antisipasi yang lebih gigih dan menyeluruh lagi, kalau memang menjadikan pariwisata ini semua bisnis yang serius.

“Jangan kasi kendor” begitu istilah yang sering diucapkan.

Ini harus diimplementasikan dengan nyata di lapangan agar tidak hanya menjadi wacana.

Ia menyampaikan, ada beberapa masukan untuk menumbuhkan kepercayaan pasar mancanegara, yakni agar dilakukan sidak oleh satpol PP bila ada jenis usaha yang sudah buka, apakah sudah diverifikasi atau belum.

Kalau belum, agar ditutup sampai verifikasi dilakukan. 

“Verifikasi ini bisa dijadikan momentum untuk mengecek perijinan yang dimiliki oleh bidang usaha, sehingga tercipta tertib administrasi dan perijinan. Begitu juga setelah dilakukan verifikasi agar tetap dimonitor dan evaluasi oleh instansi berwenang sehingga pakta integritas yang ditandatangani oleh bidang industri menjadi bermakna,” jelasnya.

Selanjut memberdayakan Satgas Gotong Royong Covid-19 yang ada di desa sebagai tindak lanjut dan juknis Inpres nomor 6/2020.