Pilkada Serrntak

Diatmika-Muntra Tak Dapat Rekomendasi DPP Golkar, Kader Golkar di 57 Desa se-Badung Mundur Massal

Tensi Internal Golkar di Pilkada Badung 2020 semakin memanas. Keputusan DPP Golkar yang merekomendasikan duet Nyoman Giri Prasta-Ketut Suiasa

Penulis: Ragil Armando | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Tribun Bali/Ragil Armando
Perwakilan kader Golkar se-Badung mendatangi Sekretariat DPD I Golkar Bali, Denpasar, Senin (7/9/2020). Kedatangan para kader yang rata-rata para pengurus desa (PD) Golkar se-Badung tersebut untuk mengundurkan diri dari kepengurusan Golkar di berbagai tingkatan. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR -  Tensi Internal Golkar di Pilkada Badung 2020 semakin memanas.

Keputusan DPP Golkar yang merekomendasikan duet Nyoman Giri Prasta-Ketut Suiasa (GIRIASA) di pesta demokrasi lima tahunan tersebut menuai reaksi keras para kader akar rumput partai tersebut.

Ini seperti yang terjadi saat perwakilan kader Golkar se-Badung mendatangi Sekretariat DPD I Golkar Bali, Denpasar, Senin (7/9/2020).

Kedatangan para kader yang rata-rata para pengurus desa (PD) Golkar se-Badung tersebut untuk mengundurkan diri dari kepengurusan Golkar di berbagai tingkatan.

Sekitar pukul 10.30 Wita, mereka datang dan ditemui oleh Sekretaris DPD I Golkar Bali, Made Dauhwijana, Wakil Ketua DPD I Golkar Bali, Komang Suarsana alias Mang Kos, dan beberapa pengurus Golkar Bali lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, para kader yang diwakili oleh Koordinator PD Golkar se-Badung Wayan Sumantra Karang menyatakan enam sikap keberatan kepada Golkar.

KPK Didesak Panggil Kejagung dan Polri Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra

Jerinx Tolak Sidang Online, Minta Tatap Muka

Tak Ada Turis, Mantan Guide dan Driver Ini Banting Stir Jualan Sate Keliling di Denpasar dan Gianyar

Pertama, Partai Golkar tidak sesuai dengan mandat dan arahan Munas pada tanggal 4 Desember 2019 lalu di mana memprioritaskan dan memberikan ruang penuh kepada kader yang ingin maju pada perhelatan Pilkada.

Kedua, Partai Golkar tidak menghormati mekanisme internal partai, terbukti dengan pemberian rekomendasi di Pilkada Badung 2020 tidak melalui prosedur oleh Partai Golkar dan Koalisi.

Ketiga, mengabaikan aspirasi kader di bawah sehingga kader merasa tidak dihargai.

Padahal pada realitas politik pada Pilkada 2015 lalu, Partai Golkar mendukung pasangan yang diusung oleh PDIP hasilnya tidak mendapat manfaat apapun.

Salah satunya banyaknya penekanan dan penurunan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Badung dan Provinsi Bali.

Keempat, meminta kepada Golkar Badung dan Bali untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada DPP tentang mekanisme dan proses yang telah dilalui oleh Golkar dan koalisi.

Cerita Penyiar Olahraga yang Pernah Diancam Akan Dibunuh Oleh Mike Tyson

Van de Beek Disebut Bisa Jadi Penerus Paul Pogba di Man United

Koordinator Staf Khusus Presiden Pastikan Beri Perhatian Khusus pada Penanganan Pandemi di Bali

Kelima, pengurus Golkar Badung merasa kecewa dengan sikap Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar Gede Sumarjaya Linggih dan Anggota Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar Putu Yudha Suparsana yang terkesan arogan dengan elit Partai Golkar di Bali yang berakibat keputusan sepihak dalam Pilkada Badung.

Sehingga kader di bawah menjadi korban.

Terakhir, meminta DPP Partai Golkar untuk menertibkan oknum-oknum DPP yang tidak memberikan informasi yang benar kepada Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

Ia juga menyatakan pihaknya bersama dengan para PD merasa kecewa dengan sikap Partai Golkar yang tidak memberikan ruang kepada kader sendiri.

Selain itu juga dengan keputusan sepihak yang memberikan rekomendasi kepada pasangan yang diusung oleh PDIP.

Padahal, Partai Golkar bersama NasDem dan Gerindra sudah lebih dulu berproses lebih dulu dengan membangun Koalisi Rakyat Badung Bangkit (KRBB).

Ekonomi Anjlok, Koordinator Staf Khusus Presiden: Bali Perlu Seimbangkan Antara Gas dan Rem

Kondisi Terkini Jack Brown Pemain Timnas U-19 Indonesia yang Alami Cedera

Sayurbox Kini Ekspansi Bisnis di Bali dan Surabaya, Ada Voucher Belanja

Hingga akhirnya tercipta Pasangan I Gusti Ngurah Agung Diatmika-Wayan Muntra (Diatmika-Muntra).

Hal inilah yang mendorong para kader dimbawah merasa kecewa lantaran aspirasi tidak dihiraukan.

“Kami ingin menyampaikan satu hal kekecewaan terhadap proses mekanisme terbitnya rekomendasi di Pilkada Badung 2020. Aspirasi kami sama sekali tidak didengarkan oleh DPP,” katanya didampingi perwakilan PD se-Badung.

Bukan itu saja, pihaknya juga merasa tidak ada penjelasan ataupun klarifikasi dari DPD Golkar Bali ataupun DPP terkait rekomendasi tersebut.

Padahal, Sumantra menyebut jika sejak awal usulan dari masing-masing partai dan RRB adalah Diatmika-Muntra.

Namun, saat injury time berubah.

Tuntut Pencabutan Pengayoman Hare Krisna, Massa Forum Koordinasi Hindu Geruduk DPRD Bali

Minus Ekonomi Bali Lebih Tinggi dari Nasional, Sekda Bali Dorong Akselerasi Pencairan Dana Hibah

“Kami merasa sudah di luar batas kebijakan mekanisme Partai Golkar ini. Mohon ijin kami menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi,” tegasnya.

Seusai penyampaian aspirasi, saat disinggung apakah dengan ini pihaknya akan melakukan kampanye pemenangan kotak kosong. Sumantra memilih menjawab secara diplomatis, ia meminta semua kader Golkar Badung, khususnya para loyalis Muntra untuk tetap menyalurkan hak pilihnya di Pilkada.

"Kita tetap meminta jangan golput, gunakan hak pilihnya, bisa saja di surat suara itu kan ada kotak gak ada gambarnya, yang pasti gunakan hak pilih," akunya.

Pun juga apakah dengan ini pihaknya juga akan 'bedol desa' pindah ke partai lain. Sumantra mengaku pihaknya masih belum berpikir ke sana.

"Belum terpikir, kita juga baru mundur," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD I Golkar Bali Made Dauhwijana didampingi Ketua Bapilu Golkar Bali Komang ‘Kos’ Suarsana saat menerima perwakilan PD se-Badung menyatakan, memahami kekecewaan para kader di bawah.

“Kami juga perlu klarifikasi bahwa kita seluruh proses seperti di Denpasar tidak bisa mencalonkan sendiri karena kuota. Itu berdasarkan usulan koalisi. Ada usulan dari kabupaten/kota, kita proses di Tim Pilkada lalu kita ajukan kepada DPP. Bahkan Badung tanggal 4 (Agustus) sudah lebih dulu dari Denpasar usulan itu,” akunya.

Mantan Ketua DPD II Golkar Gianyar ini menunjukan bukti berupa email ke DPP Partai Golkar di Jakarta guna memperkuat klarifikasi.

“Bahkan ada isu berkembang bahwa kami tidak mengirimkan. Kita sudah (ada) bukti lewat email dan pos,” tandasnya.

Sebagai kader di bawah, Dauh mengaku tegak lurus dengan keputusan yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar.

Mengenai aspirasi dari para PD se-Badung akan dirinya sampaikan kepada Ketua DPD I Golkar Bali.

“Aspirasi dari temen-temen pasti akan kami sampaikan adanya sikap seperti ini. Siapa tahu dalam situasi yang sudah tenang dan bagus nanti, kita bersama-sama di Golkar. Teman-teman ini sudah berjuang untuk Golkar,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved