Breaking News:

Terkait Keterlambatan Gaji Pegawai di Desa Sobangan Badung, Kadis PMD Badung Katakan Hal Ini

Terkait Keterlambatan Gaji Pegawai Di Desa Sobangan, Kadis PMD Katakan Akan Terealisasi Saat APBDesa Perubahan Ditetapkan

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Kadis PMD Badung Komang Budi Argawa 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Kasus keterlambatan gaji yang terjadi pada perangkat Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, ternyata dampak dari realokasi dana APBDes untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Kendati demikian Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengaku gaji akan terealisasi jika Perdes perubahan APBDes ditetapkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Badung, Komang Budi Argawa mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan pendapatan daerah dari sektor pajak menurun drastis, sehingga menyebabkan berkurangnya Pagu transfer ke desa.

Namun demikian, pihaknya mengaku sudah mengambil sejumlah langkah.

Bertambah Dua Pasien Positif Covid-19 Meninggal Dunia di Buleleng

Kejaksaan Agung Gelar Perkara Jaksa Pinangki terkait Kasus Djoko Tjandra

32.643 Spesimen terkait Covid-19 Hari Ini Lampaui Target Minimal

Diantaranya, membuat Surat Edaran kepada para Perbekel se-Kabupaten Badung Nomor 269 Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penegasan Pelaksanaan APBDesa TA. 2020 Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

"Dalam edaran tersebut, Perbekel selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) agar mencermati program dan kegiatan di desa masing-masing menyesuaikan dengan situasi keuangan sekarang. Yaitu, memprioritaskan kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas, untuk kepentingan umum dan hal-hal mendesak lainnya secara selektif," katanya Selasa (8/9/2020)

Menurutnya, kegiatan yang bersifat wajib atau prioritas diantaranya, kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, belanja operasional kantor, belanja siltap dan tunjangan serta belanja upah kerja untuk tenaga kontrak.

Untuk kegiatan pembangunan fisik yang sudah pasti tersedia anggarannya, dan kegiatan pembangunan fisik yang belum tersedia anggarannya agar ditunda sampai dengan tersedianya anggaran.

Terkait permasalahan di desa Sobangan, Budi Argawa mengakui, desa Sobangan dari bulan Juni sampai dengan saat ini tidak bisa membayar gaji tenaga kontrak.

Namun demikian sudah diambil langkah-langkah oleh Pemerintah Desa Sobangan bersama BPD desa Sobangan.

"Kita arahkan untuk melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan prioritas yang semula didanai dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dialihkan ke sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dilakukan melalui mekanisme perubahan APBDesa yang prosesnya sudah selesai dilaksanakan dan sudah dilakukan evaluasi oleh tim Kabupaten," katanya.

"Jadi nantinya kewenangan penganggaran dan pembayaran upah tenaga kontrak atau tenaga kerja yang ada di desa menjadi kewenangan penuh pemerintah desa," tegasnya kembali.

Selanjutnya kegiatan prioritas seperti honor staf desa dan petugas kebersihan, di desa Sobangan akan dapat direalisasikan setelah Perdes perubahan APBDesa ditetapkan, namun penetapan APBDesa perubahan tersebut saat ini masih menunggu proses evaluasi Perubahan APBD Kabupaten Badung di Provinsi.

"Jadi kemungkinan semuanya bisa terealisasi setelah penetapan APBDesa perubahan tersebut," pungkasnya.

(*).

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved