Ikuti Sekolah Partai Gelombang Terakhir, Jaya-Wibawa Sebut Makin Siap Berjuang di Pilkada Denpasar

Menurutnya, kemampuan mengelola keuangan daerah harus dimiliki kepala daerah agar pembangunan bisa membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Sekolah partai ini menunjukkan PDIP adalah partai yang siap membangun Indonesia sesuai cita-cita yang dicanangkan oleh pendiri bangsa Bung Karno untuk menuju masyarakat yang adil, makmur dan berbudaya," ujarnya.

Selain itu, dalam sekolah partai itu juga diberikan materi terkait program peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) RI,  IGA Bintang Darmawati Puspayoga.

 Ia juga mengaku bahwa materi ini sangat penting, mengingat Kota Denpasar mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai kota layak anak.

Kota Denpasar dinilai berhasil dalam hal pemenuhan hak anak salah satunya yang memberikan program kemanfaatan kepada masyarakat.

Termasuk di dalamnya pemberian ruang kreativitas kepada anak-anak di setiap program pemerintah hingga memberikan fasilitas yang nyaman kepada anak saat berinteraksi di luar lingkungan keluarga mereka.

Di sisi lain, sebanyak 212 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ikut dalam sekolah partai PDI Perjuangan, yang akan dibuka oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara telekonferensi, Minggu (13/9/2020).

Menariknya, dari 212 peserta sekolah partai III, sebanyak 184 orang adalah non-kader PDIP sedangkan sisanya 28 orang adalah kader.

"Berbeda dengan gelombang l dan ll, kali ini peserta memang didominasi nonkader. Sekolah partai kepada non-kader bentuk keseriusan PDI Perjuangan menghadapi Pilkada 2020 dengan membekali para pasangan calon yang diusung dengan sejumlah materi terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan pemateri yang berprestasi saat memimpin daerah," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Terkait dengan non-kader yang ikut dalam pendidikan partai tersebut. Hasto menjelaskan bahwa politik PDIP itu politik kerjasama, politik gotong royong.

Bagi PDI Perjuangan, jelas Hasto, politik kerakyatan memerlukan kerjasama dengan semua pihak, bagaimana membumikan Pancasila sebagai ideologi, regulasi hukum, kebijakan, program, dan tuntunan perilaku berbangsa dan bernegara.

Meski yang ikut sebagian besar nonkader, bahkan anggota Partai lain, lanjut Hasto, namun karena didukung oleh PDI Perjuangan maka setidaknya ada gelombang dan frekuensi sama terkait Pancasila, UUD NRI, NKRI, dan Kebhinnekaan Indonesia.

"Bukankah berpolitik itu menebar kebaikan. Dengan demikian, sekiranya keberhasilan kepala daerah yang berasal dari kader PDI Perjuangan menjadi contoh bagi pihak lain, itu kan bagus. Artinya PDI Perjuangan menyiapkan model dan best practices yang bisa diterapkan oleh pihak lain," beber Hasto penuh semangat.

Berdasarkan data dari panitia Sekolah Partai, sejumlah petahana yang ikut pada gelombang ketiga ini yaitu: gubernur (2 orang), bupati (22 orang), wakil bupati (20 orang), wali kota (2 orang) dan wakil wali kota (4 orang).

Peserta Sekolah Partai sebagaimana gelombang l dan ll juga diikuti dari berbagai tingkatan pendidikan.

Terdapat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari S3, S2, S1, D3 hingga SMA. (*)