TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR  - Semakin meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia membuat kekhawatiran banyak pihak.

Apalagi, Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020 di tengah masa pandemi.

Terkait hal tersebut, Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Denpasar meminta supaya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

Hal ini disampaikan lantaran pihaknya menilai pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya Kota Denpasar telah mencapai tingkat darurat supaya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, termasuk Pilkada Denpasar ditunda.

• Lahan Kosong & Tumpukan Sampah Terbakar di Sanur, Beruntung Api Tak Menjalar ke Bangunan & Kendaraan

• 45 Pelanggar Protokol Kesehatan di Pasar Beringkit Diberikan Sanksi Sosial dan Teguran

• Dukung Duet Jaya-Wibawa di Pilkada Denpasar 2020, Ini Alasan PKB

"Saya berharap Pilkada ditunda dulu. Karena mengingat semakin meningkatnya kasus Covid-19 di Denpasar," ujarnya Ketua MD KAHMI Kota Denpasar, Moh. Ruslan alias Gus Rus, Minggu (20/9/2020).

Pihaknya juga mengatakan bahwa jika Pilkada Kota Denpasar dipaksakan digelar di bulan Desember nanti, ia khawatir justru akan menjadikan Pilkada sebagai klaster baru penyebaran virus Covid-19.

Sementara pilkada, sebagaimana lazimnya perhelatan politik, selalu identik dengan mobilisasi massa.

Kendati ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, nyatanya terjadi konsentrasi massa ketika pendaftaran paslon di berbagai kantor KPU beberapa waktu lalu.

Hal ini rawan menjadi klaster penularan virus corona.

Muncul pula fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah positif Covid-19.