Pilkada Serentak

Sebut Keselamatan dan Kesehatan Rakyat Jadi yang Utama, MD KAHMI Kota Denpasar Usul Pilkada Ditunda

Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Denpasar meminta supaya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ragil Armando
Ketua MD KAHMI Kota Denpasar, Moh. Ruslan alias Gus Rus 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR  - Semakin meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia membuat kekhawatiran banyak pihak.

Apalagi, Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020 di tengah masa pandemi.

Terkait hal tersebut, Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Denpasar meminta supaya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

Hal ini disampaikan lantaran pihaknya menilai pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya Kota Denpasar telah mencapai tingkat darurat supaya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, termasuk Pilkada Denpasar ditunda.

Lahan Kosong & Tumpukan Sampah Terbakar di Sanur, Beruntung Api Tak Menjalar ke Bangunan & Kendaraan

45 Pelanggar Protokol Kesehatan di Pasar Beringkit Diberikan Sanksi Sosial dan Teguran

Dukung Duet Jaya-Wibawa di Pilkada Denpasar 2020, Ini Alasan PKB

"Saya berharap Pilkada ditunda dulu. Karena mengingat semakin meningkatnya kasus Covid-19 di Denpasar," ujarnya Ketua MD KAHMI Kota Denpasar, Moh. Ruslan alias Gus Rus, Minggu (20/9/2020).

Pihaknya juga mengatakan bahwa jika Pilkada Kota Denpasar dipaksakan digelar di bulan Desember nanti, ia khawatir justru akan menjadikan Pilkada sebagai klaster baru penyebaran virus Covid-19.

Sementara pilkada, sebagaimana lazimnya perhelatan politik, selalu identik dengan mobilisasi massa.

Kendati ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, nyatanya terjadi konsentrasi massa ketika pendaftaran paslon di berbagai kantor KPU beberapa waktu lalu.

Hal ini rawan menjadi klaster penularan virus corona.

Muncul pula fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah positif Covid-19.

Selain itu, saat Pilkada nanti dipastikan akan banyak warga yang berkerumun di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencoblos jagonya di Pilkada.

Itu juga saat kampanye juga dikhawatirkan juga akan menjadi sarana penyebaran virus Covid-19 dikarenakan banyak warga masyarakat yang berkerumun.

"Jangan sampai pilkada ini menjadi klaster baru dalam penyebaran virus corona. Karena saat pencoblosan pasti akan banyak kerumunan warga di TPS. Ini termasuk saat kampanye" paparnya.

Gus Rus juga mengatakan, dengan adanya pandemi Covid-19, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan.

Program Diskon Tambah Daya Listrik “Super Wow” PLN Tembus 367 Ribu Pendaftar

Masjid Ar Rahman Blitar Obati Kerinduan Jemaah yang Tak Bisa ke Tanah Suci karena Pandemi

Wabup Suiasa Buka Konferensi PGRI Badung, Harapkan Tetap Bersinergi dengan Pemerintah

Oleh karenanya, selain meminta Pilkada 2020 ditunda, pihaknya juga meminta supaya anggaran Pilkada direalokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

"Penundaan pilkada ini sampai ditemukan vaksin. Sehingga semua pihak akan tenang dalam menyampaikan suaranya di TPS," ungkapnya.

Untuk diketahui, tahapan Pilkada 2020 tetap digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tengah pandemi Covid-19.

Pada 4-6 September lalu, KPU menyelenggarakan pendaftaran peserta Pilkada.

Dalam waktu dekat yakni 23 September, KPU bakal menggelar penetapan pasangan calon kepala daerah.

Hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved