Breaking News:

Istana Putuskan Pilkada Serentak Tak Ditunda, KPU Bali Pastikan Tak Ada Klaster Pilkada

Pemerintah pusat akhirnya memutuskan untuk tetap melaksanakan tahapan Pilkada di 270 daerah, termasuk di enam kabupaten/kota se-Bali.

NET
Ilustrasi Pilkada serentak 

“Nah yang sempat ramai kemarin, rapat umum terbuka, konser yang diizinkan. Memang itu diizinkan. Tapi yang perlu diingat, pelaksanaannya dibatasi seratus orang. Kenapa? Ya karena di PKPU dan di undang undang dibolehkan. Konser, pasar murah, maupun olahraga,” katanya.

Menurutnya, dalam situasi sekarang, pihaknya akan bersyukur bila memang rapat umum terbuka tidak diisi dengan acara hiburan semisal konser.

“Syukur-syukur kalau ada yang tidak melaksanakan konser atau acara hiburan. Tapi logikanya, sewa panggung dan sewa artis sampai seratus juta terus begitu, yang menonton seratus orang. Walaupun tujuannya nanti di daringkan,” ujarnya.

Selain masa kampanye, pihaknya juga mengingatkan kembali pembatasan dan penerapan prokes juga akan diperketat lagi.

Khususnya dalam tahapan yang paling dekat saat sekarang. Yakni tahap penetapan calon tetap dan pengundian nomor urut yang masing-masing dilaksanakan pada 23 September dan 24 September 2020.

Kejari Badung Gelar Rapid Test Massal, Seluruhnya Non Reaktif

Promosikan Pariwisata Bali, Pangdam IX/Udayana Terima Kunjungan Rombongan Gerakan Umrah Kebangsaan

“Di pengundian urut, kalau dulu ramai-ramai, sekarang ini dibatasi hanya lima orang saja yang boleh datang ke KPU. Itu antara lain pasangan calon, dua orang perwakilan partai politik atau koalisi, dan satu orang LO,” pungkas John.

Di sisi lain, Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak ada satupun negara yang mengetahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

"Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis," ujar Fadjroel dalam siaran pers di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Ia mengatakan Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal tanggal 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih dan dilaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat.

"Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi kluster baru pilkada," ujar.

Halaman
1234
Penulis: Ragil Armando
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved