Breaking News:

Pilkada Serentak

Serikat Pengajar HAM Indonesia Desak Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Pertimbangan mendasar yang disampaikan Sepaham dan pusat-pusat studi HAM kampus adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat.

ilustrasi - pilkada serentak 

TRIBUN-BALI.COM - Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (Sepaham) Indonesia dan pusat-pusat studi HAM sejumlah kampus di Indonesia mendesak pemerintah untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Pertimbangan mendasar yang disampaikan Sepaham dan pusat-pusat studi HAM kampus adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Demikian poin utama dalam siaran pers Sepaham dan Pusat-Pusat Studi HAM Kampus yang diterima Surya, Selasa (22/9/2020).

Siaran pers itu bermula dari sikap tiga pilar yakni DPR melalui Komisi II, pemerintah, dan penyelenggara Pemilu, yang telah menyetujui tetap melaksanakan Pilkada 2020, pada 9 Desember 2020.

Kemendikbud Sediakan Laman Ini untuk Mendapatkan Informasi Bantuan Kuota Data Internet

KPU Siapkan Sanksi Bagi Pelanggar Prokes Saat Kampanye, Mulai Peringatan Hingga Larangan Kampanye

Ini Beberapa Gejala yang Mungkin Tersisa Setelah Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Persetujuan dilakukan seraya memberi imbauan pada masyarakat soal perlunya tetap menjaga Protokol Kesehatan Covid-19.

Al Hanif, Ketua The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Universitas Jember, yang menjadi salah satu narahubung siaran pers itu mengatakan, kesepakatan tiga pilar tersebut justru terjadi di saat laju angka penyebaran COVID-19 semakin terus membesar, termasuk angka korban meninggal dunia yang terus bertambah.

Mereka juga menyertakan data penyebaran Covid-19 per 21 September, yakni kasus konfirmasi positif, 4.176 orang, sehingga total konfirmasi, 249.852 orang.

Sedangkan angka kematian akibat Covid-19, mendekati angka 10.000 orang.

"Bukankah pemerintah hari ini gagal mengendalikan laju angka korban akibat Covid-19. Sampai saat ini, bukankah tanda-tanda penurunan angka korban belum terjadi.

Terlebih lagi, para pejabat di kementerian, KPU, Bawaslu, dan juga mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu justru terpapar Covid-19. Kenapa malah membuat kesepakatan Pilkada tetap jalan terus," tegas Hanif.

Halaman
12
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved