Bali Siapkan Pariwisata Berkualitas, Dispar: 'Jangan Sampai di Jalan Ada Jual Makanan Tak Higienis'

Astawa mengatakan, pihaknya mulai mempersiapkan standardisasi kepariwisataan Bali sesuai dengan mandat dari Gubernur Bali, Wayan Koster.

Tribun Bali/Meika Pestaria Tumanggor
Seorang wisatawan menikmati jasa pijat di Pantai Kuta, Minggu (9/6/2019) 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Dinas Pariwisata mulai menyiapkan standardisasi kepariwisataan.

Standardisasi kepariwisataan ini disiapkan sebagai upaya untuk menyelenggarakan kepariwisataan yang berkualitas di Pulau Dewata.

"Kita baru tahap mempersiapkan, tapi momentumnya nanti kita lihat kapan waktunya. Sekarang kan suasananya masih sangat sulit. Kita lebih baik fokuskan dulu menangani ini ( Covid-19)," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa saat dihubungi Tribun Bali melalui sambungan telepon dari Denpasar, Rabu (23/9/2020) pagi.

Maka dari itu, jika nantinya sudah terdapat momentum yang tepat, baru pihaknya akan mengajak berbagai pihak menggunakan momentum pandemi Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19) ini untuk membangun pariwisata yang berkualitas.

Astawa mengatakan, pihaknya mulai mempersiapkan standardisasi kepariwisataan Bali sesuai dengan mandat dari Gubernur Bali, Wayan Koster.

Pada Selasa (22/9/2020), pihaknya bertemu dengan Gubernur Bali di rumah jabatannya, Jaya Sabha, Denpasar.

Pada pertemuan itu, Koster memerintahkan agar Dinas Pariwisata mulai menyusun standardisasi guna menuju kepariwisataan Bali yang berkualitas.

"Jangan sampai di jalan-jalan ada obyek wisata yang sekarang berkembang tetap jualan makanan itu (dan) pelayanannya tidak higienis, makanan yang dijual juga tidak baik," kata mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali itu.

Sehingga ke depan, lanjutnya, untuk menuju Bali yang berkualitas Dinas Pariwisata ditugaskan dalam dua bulan agar bisa mengeluarkan regulasi, entah itu berupa instruksi, surat edaran atau surat keputusan.

Pada intinya, hal itu sebagai upaya untuk mengimplementasikan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali maupun Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 28 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.

Ia menuturkan, standardisasi dalam kepariwisataan ini menyangkut berbagai aspek, mulai dari aspek destinasi, kelembagaan hingga sumber daya manusia (SDM).

Berkaitan dengan SDM, sopir, pramuwisata hingga pelayanan restoran harus semua punya etika, perilaku, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan standar yang nantinya akan ditetapkan.

Astawa menuturkan, jika misalnya seorang supir yang mengantarkan wisatawan di Bali harus mempunyai Standard Operational Procedure (SOP) dan betul-betul profesional serta bisa menjelaskan keberadaan Bali.

Misalnya, jika ada supir yang menjemput wisatawan dari Bandar Udara (Bandara) Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju hotel, maka sopir juga harus bisa menjelaskan keadaan Pulau Dewata, mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan mayoritas penduduk dan sebagainya..

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved