Warga Desa Banjar Buleleng Datangi Kejati Bali, Pertanyakan Penanganan Dugaan Korupsi Dana BKK

Tujuh orang perwakilan warga Desa Banjar, Buleleng, Bali, mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Rabu (30/9/2020)

Penulis: Putu Candra | Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/I Putu Candra
Perwakilan warga Desa Banjar, Buleleng, Bali, saat melakukan pertemuan dengan pihak Kejati Bali. Perwakilan warga menanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi BKK dengan tersangka Kepala Desa Banjar, Buleleng. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tujuh orang perwakilan warga Desa Banjar, Buleleng, Bali, mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Rabu (30/9/2020).

Kedatangan perwakilan warga ini untuk mempertanyakan perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi dana Bantuan Keuangan Khusus ( BKK) tahun 2016.

Diketahui sejak 5 Maret 2020, penyidik Kejati Bali yang menangani perkara ini telah menetapkan Perbekal atau Kepala Desa Banjar, Buleleng, inisial IBDS sebagai tersangka.

Kedatangan perwakilan warga itu diterima dan langsung mengadakan pertemuan dengan Asisten Pidana Khusus (Aspidus), Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Bali, serta penyidik Kejati Bali yang menangani perkara tersebut.

"Kedatangan kami sebagai perwakilan ini mengakomodir kepentingan warga kami. Warga kami meminta kejelasan status kepala desa kami yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BKK tahun 2016," jelas salah satu perwakilan warga, Ida Bagus Kade Rai Suryadarma usai pertemuan.

Pihaknya menyatakan, meskipun sudah ada pengembalian kerugian negara oleh tersangka, tapi ada hak masyarakat desa tahun 2016 yang dikorbankan.

"Terhadap kerugian perkara ini yang dirugikan adalah kepentingan masyarakat desa kami. Meskipun kerugian dikembalikan, tapi itu adalah hak masyarakat kami tahun 2016. Dana itu hak warga Desa Banjar," tegasnya.

Suryadarma berharap pihak Kejati Bali bisa objektif menyelesaikan kasus ini.

Karena menurutnya perkara ini sangat erat muatan politisnya.

Di mana ada perda yang menyebut ketika kepala desa menyandang status tersangka, maka bupati memberhentikan sementara kepala desa, melalui SK pemberhentian sementara.

Ini Alasan Nora Alexandra Diizinkan Masuk ke Mobil Tahanan Bersama Jerinx

Nora di Mobil Tahanan Bersama Jerinx, Diduga Lalai, Kejati Bali Akan Panggil Petugas dan Jaksa

"Dengan apa yang sudah disampaikan ke kami berkaitan hal teknis, kami berterimakasih dan secepat mungkin bisa menyelesaikan kasus ini. Sehingga masyarakat kami bisa mendapatkan edukasi dan keadilan. Intinya kami sebagai perwakilan masyarakat Desa Banjar berharap Kejati Bali memberikan edukasi yang transparan dan berkeadilan," cetusnya.

Ditanya apakah ada harapan dari masyarakat agar kasus ini bisa sampai ke pengadilan, Suryadarma mempercayakan kepada Kejati Bali sebagai penegak hukum.

"Kami tahu ada bahasa Adhyaksa (Kejaksaan), walaupun langit runtuh, keadilan itu harus ditegakkan. Itu yang ingin kami buktikan terhadap Kejati Bali," ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Desa Banjar itu.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Bali, A Luga Harlianto mengatakan, pada prinsipnya penyidikan dan pengumpulan barang bukti terus berjalan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved