Fadli Zon Minta Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Batalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja, Ini Sebabnya

TRIBUN-BALI.COM - Anggota DPR RI Fadli Zon meminta dan menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja. 

Lantaran, setelah diketok palu oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020, UU Omnibus Law Cipta Kerja memicu sejumlah penolakan dan demo di penjuru Tanah Air. 

Bahkan gelombang aksi demo UU Omnibus Law Cipta Kerja tak hanya terjadi di Ibu Kota Jakarta. 

Namun juga terjadi diberbagai wilayah seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Jambi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. 

• Anggota Baleg DPR Ini Sebut Draf UU Cipta Kerja Ternyata Belum Final, Begini Komentar Kritis Pakar

• Jumat Pagi, Presiden Jokowi & Wapres Maruf Amin Gelar Rapat Bahas UU Omnibus Law Cipta Kerja

• Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin Pagi Ini Dijadwalkan Rapat Bahas UU Omnibus Law Cipta Kerja

Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa hingga buruh menolak UU Cipta Kerja karena dianggap memangkas hak-hak masyarakat, misalnya dalam bab tentang ketenagakerjaan.

Banyak dari aksi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa tersebut berakhir dengan ricuh.

Ada yang membakar ban, merusak mobil polisi, hingga merusak sejumlah fasilitas umum dan merobohkan gerbang kantor pemerintahan.

Melihat kondisi tersebut, Politisi Partai Gerindra Fadli Zon meminta Jokowi membatalkan UU Cipta Kerja dengan mengeluarkan Perppu.

Fadli Zon meminta Kepala Negara lebih mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya, @fadlizon, Kamis (8/10/2020).

"Pak @jokowi , RUU ini atas inisiatif pemerintah.

Walaupun telah disahkan @DPR_RI dg jurus kilat n tergesa-gesa, ada baiknya dipertimbangkan aspirasi masyarakat banyak.

Saran sy segera keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw," tulis Fadli Zon.

Presiden PKS Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.