Belum Tentukan Nilai, Pemkab Buleleng Masih Lakukan Finalisasi Peminjaman PEN

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Pemerintah Kabupaten Buleleng hingga saat ini masih melakukan finalisasi terkait peminjam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melalui program padat karya.

Seperti diketahui, peminjaman ini dapat diajukan oleh Pemkab kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Sekda Buleleng, juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Buleleng, Gede Suyasa dikonfrimasi Jumat (9/10/2020) mengatakan, sejatinya pihaknya sudah memaparkan deskripsi terkait peminjaman program PEN tersebut kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana.

Namun, Bupati masih membutuhkan beberapa waktu untuk mempelajari secara intens, program apa yang akan diajukan dalam peminjaman tersebut.

Sehingga pihaknya juga belum bisa memastikan berapa nilai peminjaman yang dilakukan.

• 3 Kecelakaan Terjadi di Wilayah Denpasar 9 Oktober 2020, 4 Korban Alami Luka Ringan

• Dukung Pilkada Sehat dan Berbudaya, SAPAMA Center Gelar Seri Diskusi Online

• Update Covid-19 di Denpasar 9 Oktober 2020, Kasus Sembuh Bertambah 34 Orang

Dalam peminjaman PEN, dijelaskan Suyasa, program yang diajukan harus bersifat untuk pemulihan ekonomi.

Misalnya pembangunan infrastruktur jalan yang bermanfaat untuk membantu mendistribusikan hasil pertanian.

Sementara untuk pembangunan infrastruktur gedung, harus mengedepankan untuk pelayanan publik.

“Untuk menata kawasan pariwisata juga bisa, supaya lebih siap. Jadi projek yang diajukan agar mendapatkan peminjaman adalah pembangunan yang bersifat infrastruktur, dan modal yang mampu mendorong ekonomi lebih cepat. Yang pasti, seluruh program yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan di daerah,” ucap Suyasa.

• ASBEST Festival ke-3, Fashion Show Endek Casual dengan Protokol Kesehatan

• BREAKING NEWS - Kuta Selatan Diguncang Gempabumi Tektonik M=3,7

• Prakiraan Cuaca Bali Sabtu (10/10/2020) - Minggu (11/10/2020), BMKG Minta Waspadai Gelombang Laut

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng ini juga menyebut, sebelum pinjaman disetujui, program yang dicanangkan harus dinyatakan eligible (memenuhi syarat, red) oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

“Program yang diusulkan belum semua pasti disetujui untuk diberikan peminjaman. Makanya criteria eligible harus diketahui dulu, setelah itu baru mengajukan program yang mana akan diambil, sesuai dengan kebutuhan di daerah,” terangnya.

Bila saja pemijaman disetujui, maka dananya imbuh Suyasa, akan masuk dalam alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.

• Rossi Panik Adik Tirinya Jatuh dan Terbang dari Motornya pada Moto2 Prancis 2020

• Tabanan Catat Satu Pasien Positif Meninggal, Total 31 Pasien Meninggal dengan Penyakit Penyerta

• Terkait Peningkatan Kasus Termasuk Bali, Doni Monardo Gelar Rapat Penanganan Covid-19 di Bali

Rancangannya pun akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk nantinya dibahas bersama DPRD Buleleng.

“Dari pinjaman maka akan divisit, karena bukan PAD melainkan beban pembiayaan. Karena devisit, maka angkanya akan lebih dari 5.6 persen. Sesuai dengan Permendagri dalam rangka penyusunan APBD, devisit maksimal 5.6 persen. Kalau diatas itu ditutupi dengan pinjaman, maka haus mendapat persetujuan dari Mendagri. Nah kita ajukan permohonan bahwa akan ada devisit diatas 5.6, kekurangan itu akan ditutupi dengan Pinjaman PEN,” jelasnya. (*)