Rapat dengan Kementerian dan Direksi BUMN, Ini yang Dibahas Komisi VI DPR RI
Komisi VI DPR RI menggelar rapat bersama jajaran Kementerian BUMN dan beberapa direksi perusahaan milik BUMN di Trans Resort Hotel, Seminyak, Kamis
Penulis: Ragil Armando | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
lihat foto
“Karena begitu new normal kembali normal orang sudah mau kembali ke Bali, sebagian gak bisa masuk kaya kemarin. Dengan adanya penambahan atau reklamasi sedikit ini akan ada kemampuan 30 juta penumpang pertahun, kemarin sudah 25 juta tercapai tahun 2019, tetapi kita menolak lagi 60 penerbangan,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong agar pembangunan bandara di Bali utara segera terealisasi.
Apalagi, dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2009 yang menurutnya mengatur apabila ada pihak swasta yang ingin membangun bandara, maka dipersilahkan untuk membangunnya.
“Untuk menjadi 37 juta ini pelebaran, memperpanjang landasan untuk pesawat besar. Kalau setiap tahun ada penambahan sampai 9 persen, kalau normal, maka tahun 2025 atau 2025 sudah penuh project yang belum selesai ini, ini harus bandara baru, karena gak mungkin kita bangun dua runway,” paparnya.
Di sisi lain, Direktur PT PP, Novel Arsyad mengatakan bahwa saat ini di Bali ada dua proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahannya, yakni perluasan apron Bandara Ngurah Rai dan Bendungan Tamblang.
Ia menegaskan bahwa pihaknya optimistis kedua megaproyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
Untuk yakni perluasan apron Bandara Ngurah Rai pihaknya menargetkan selesai pada akhir Desember 2020.
Sementara, proyek Bendungan Tamblang sendiri ditargetkan selesai pada tahun 2022.
“Kedua proyek tersebut tetap berjalan normal sesuai schedule yang direncakanan dengan tetap menjalankan protocol kesehatan,” jelasnya. (*)
