Delapan Kali Berturut-Turut, Banyuwangi Pertahankan Opini WTP

TRIBUN-BALI.COM, BANYUWANGI - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Banyuwangi kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Predikat WTP ini berhasil dipertahankan Banyuwangi selama delapan tahun berturut-turut.

Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, opini dari BPK ini memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD-nya.

Terlebih, opini ini berhasil dipertahankan seiring dengan peningkatan kualitas akuntabilitas pemkab.

Baca juga: Pendaftaran Terakhir Hari Ini, Berikut Cara Mendapat Bantuan UMKM Rp 12,5 Miliar dari Facebook

Baca juga: Polisi Tetapkan 131 Tersangka Perusakan Fasilitas Publik Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Baca juga: Pemerintah Pusat Cairkan Hibah Pariwisata untuk Bali, Cok Ace: Sangat Berarti Sekali

"Hasil audit BPK pada pelaksanaan keuangan pemkab tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan temuan penyimpangan. Ini membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan daerah yang dilakukan seluruh SKPD mulai meningkat," kata Anas, Senin (19/10/2020).

“Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab yang telah melakukan berbagai upaya perbaikan pengelolaan keuangan sehingga tata kelola pemerintah berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Penilaian WTP Murni yang diraih Banyuwangi, salah satunya karena Banyuwangi dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus.

Baca juga: 600 Nakes Tabanan Terima Insentif Tahap Pertama, Tahap Kedua Dijadwalkan Cair Akhir Bulan

Baca juga: Kedua Paslon Bupati Bangli Mengaku Siap Debat Pertama

Baca juga: Kemudi Patah dan Baling-Baling Bengkok, Kapal Roro Nusa Jaya Abadi Kembali Tidak Beroperasi

Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun.

"Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal terus kami dorong, apa yang menjadi catatan dari BPK dari tahun-tahun sebelumnya terus kami perbaiki," kata Anas.

Anas menambahkan prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Banyuwangi.

Di tengah upaya meningkatkan akuntabilitas, Banyuwangi juga harus menyesuaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga: HarmoniA Rilis Single Terbaru Ini Aku (Jadi Diriku) Berisikan Seni untuk Berpikir Bodo Amat

Baca juga: Terkait Kebijakan Pengadaan Vaksin Covid-19, Presiden Jokowi Wanti-wanti Begini Kepada Para Menteri

Baca juga: Kecemburuan Nathalie Holscher Tiba-tiba Mencuat Saat Sule Ungkit Masa Lalunya, Sentil Mantan Pacar

"Sejumlah regulasi pengelolaan keuangan daerah terus digulirkan pemerintah, seperti setiap tranksasi keuangan harus cashless. Saat ini prakteknya sudah mencapai 90 persen. Jadi, regulasi baru kita berusaha taati, di satu sisi kita juga harua meningkatkan akuntabilitas," kata Anas.

Sekedar diketahui, Bank Indonesia telah merilis Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). Banyuwangi masuk 10 kabupaten tertinggi yang telah menjalankan ETP.

Kepala Badan Keuangan Daerah Samsudin, mengatakan untuk mewujudkan LKPD WTP pihaknya aktif mengumpulkan para pengelola kegiatan, untuk bersama-sama menyamakan persepsi, dan terus meningkatkan kualitas administrasi keuangan.

Baca juga: Setelah Ikut Demo Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja Positif Covid-19, Daerah Ini Terbanyak

Baca juga: Tim Yustisi Denpasar Kembali Jaring 11 Orang Langgar Protokol Kesehatan

“Yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi dan konsultasi dengan pihak legislatif agar pembahasan dan penetapan yang terkait dengan APBD tepat pada waktunya, dan kita bisa melakukan. Alhamdulillah kita bisa mempertahankan WTP itu,” kata Samsudin.

Pihaknya juga aktif melaksanakan penyesuaian terhadap peraturan keuangan yang dinamis. Juga memperbaiki sistem pengendalian internal agar kesalahan yang terjadi tidak terulang lagi.

“Kami menindaklanjuti semua rekomendasi BPK dan menyelesaikan semua permasalahan yang ditemukan,” pungkasnya. (*)