1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Hari Ini Masa Kembali Gelar Aksi Tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja
1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, sejumlah elemen buruh kembali akan turun ke jalan melakukan aksi tolak omnibus law UU Cipta Kerja hari ini.
lihat foto
Aksi hari ini juga akan diikuti oleh BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).
Guna mengawal aksi, pihak kepolisian menerjunkan sebanyak 6.000 personel di sekitar lokasi aksi.
Sebelumnya, demonstrasi serupa telah diselenggarakan di Jakarta sebanyak dua kali, yakni pada Kamis (8/10/2020) dan Selasa (13/10/2020).
Keduanya demonstrasi diwarnai kericuhan. Massa aksi bentrok dengan polisi.
Lagi, KSPI Tak Ikut Aksi Omnibus Law Tolak UU Cipta Kerja
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) kembali tak ikuti aksi tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diselenggarakan bertepatan dengan satu tahun masa jabatan Jokowi-Ma'ruf Amin, pada Selasa (20/10/2020).
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Presiden KSPI Said Iqbal, ketika dihubungi oleh Kompas.com, pada Senin (19/10/2020), malam.
"KSPI tidak ikut aksi besok. KSPI bersama 32 federasi dan konfederasi serikat buruh akan penyerahan berkas JR (judicial review) ke MK," ujar Said.
Sementara, berkas sendiri akan didaftarkan setalah urusan administratif berupa tandatangan presiden diperoleh. "Setelah ditandatangani Presiden dan ada nomor UU-nya," jelas Said.
Pada aksi tolak omnibus law UU Cipta Kerja pekan sebelumnya, yakni Selasa (13/10/2020), KSPI juga tidak turut serta.
Said menyatakan bahwa aksi KSPI selanjutnya masih akan dibahas dalam rapat organisasi.
Namun, ia menyatakan bahwa gelombang aksi penolakan akan semakin besar.
Organisasinya juga menyatakan akan menempuh jalur judicial review atas UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada Senin (5/10/2020).
Hal tersebut ia sampaikan dalam siaran pers resmi KSPI pada Senin (12/10/2020).
"Sebelum ditandatangani UU Cipta Kerja ini, kami meminta dan memohon dengan segala hormat kepada Presiden dan pimpinan DPR untuk menggunakan hak executive review atau legislative review," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Senin (12/10/2020), dikutip dari Kompas.com.
Executive review tersebut dimaksudkan agar lembaga eksekutif atau pemerintah, dalam hal ini Presiden, menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai respon atas disahkannya UU Cipta Kerja.
